China Ancam Jepang terkait Isu Taiwan

BEIJING — Ketegangan diplomatik antara China dan Jepang kembali meningkat setelah Beijing melontarkan peringatan keras terkait posisi Tokyo dalam isu Taiwan. Pemerintah China menegaskan bahwa urusan Taiwan adalah ranah internal mereka dan mendesak Jepang agar tidak mencampuri persoalan tersebut.

Dilansir Reuters, Jumat (28/11/2025), Kementerian Pertahanan China memperingatkan bahwa Jepang bisa menghadapi “harga yang menyakitkan” apabila dinilai melewati batas atas pernyataan maupun tindakan terkait Taiwan. Respons ini mencuat setelah Jepang berencana menempatkan sistem rudal jarak menengah di Pulau Yonaguni, lokasi strategis yang hanya berjarak sekitar 110 kilometer dari pesisir Taiwan.

Situasi ini disebut sebagai salah satu fase krisis diplomatik terburuk kedua negara dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang sebelumnya memberi sinyal bahwa Tokyo dapat melakukan intervensi militer jika konflik China-Taiwan mengancam keamanan nasional Jepang.

Pada Minggu (23/11/2025), Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, menyampaikan bahwa Tokyo berencana memperkuat sistem pertahanan dengan menempatkan rudal darat-ke-udara di Yonaguni, sebagai langkah antisipatif terhadap situasi geopolitik di Selat Taiwan.

Beijing menanggapi keras. Kementerian Pertahanan China menyatakan bahwa penyelesaian persoalan Taiwan sepenuhnya merupakan kewenangan mereka, dan Jepang tidak memiliki legitimasi untuk ikut campur, mengingat sejarah pendudukan Jepang atas Taiwan pada 1895 hingga akhir Perang Dunia II.

“Jepang tidak hanya gagal untuk merenungkan secara mendalam kejahatan agresinya dan penjajahan beratnya di Taiwan, tetapi justru, menentang opini dunia, Jepang justru terlena dengan khayalan intervensi militer di Selat Taiwan,” ucap juru bicara Kementerian Pertahanan China, Jiang Bin, dalam jumpa pers.

Jiang juga menyatakan bahwa China memiliki kemampuan militer yang cukup untuk mempertahankan integritas wilayahnya. “Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memiliki kemampuan yang kuat dan sarana yang bisa diandalkan untuk mengalahkan musuh yang menyerang,” sebutnya.

Ia menegaskan bahwa Jepang akan menghadapi konsekuensi besar jika tetap melewati batas. “Jika pihak Jepang berani melewati batas, bahkan setengah langkah saja, dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, mereka pasti akan membayar harga yang menyakitkan,” tegas Jiang.

Sementara itu, Taiwan menegaskan posisinya sebagai entitas demokratis dengan pemerintahan sendiri. Presiden Taiwan Lai Ching-te mengumumkan anggaran pertahanan tambahan senilai USD 40 miliar untuk delapan tahun mendatang, meski mendapat kecaman dari Beijing yang menyebut langkah itu sebagai pemborosan.

Menanggapi kritik tersebut, juru bicara Dewan Urusan Daratan Utama Taiwan, Liang Wen-chieh, mengatakan bahwa anggaran pertahanan China jauh lebih besar. Ia menambahkan, “Kedua belah pihak di selat ini tidak seharusnya seperti ini, saling bermusuhan sengit; itu akan baik untuk semua orang.”

Di tengah memanasnya hubungan kedua negara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan telah memberi saran kepada PM Jepang Sanae Takaichi agar tidak memprovokasi China terkait Taiwan. “Trump melakukan panggilan telepon dengan Takaichi dan menyarankan dia untuk tidak memprovokasi Beijing terkait masalah kedaulatan pulau tersebut,” demikian laporan WSJ yang dikutip AFP. []

Siti Sholehah.