Bullying di Sekolah Berujung Luka Serius, DPRD Kaltim Angkat Suara

Komisi IV DPRD Kaltim memandang dua kasus tersebut bukan sekadar insiden individual, melainkan gambaran lemahnya pengawasan dan pembinaan karakter anak di lingkungan pendidikan dan sosial. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman justru berubah menjadi lokasi terjadinya kekerasan, bahkan dengan dampak fisik serius terhadap korban.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menyoroti secara khusus kasus perundungan di salah satu sekolah dasar di Samarinda yang berujung pada patah kaki seorang siswa. Ia menilai kejadian tersebut menunjukkan kegagalan pihak sekolah dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap peserta didik.

“Guru bukan hanya bertugas mengajar, tetapi juga mengawasi dan mengontrol karakter anak di sekolah. Kasus perundungan hingga patah kaki ini menunjukkan ada fungsi pengawasan yang tidak berjalan,” ujarnya saat diwawancarai usai Rapat Paripurna Ke-47 DPRD Kaltim, Minggu (30/11/2025).

Syahariah menegaskan bahwa guru dan kepala sekolah memegang peran strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Menurutnya, lemahnya kehadiran dan pengawasan guru di kelas berpotensi membuka ruang terjadinya kekerasan antarsiswa tanpa terdeteksi sejak dini.

“Saya berharap Dinas Pendidikan bisa mengadakan bimbingan teknis bagi guru-guru untuk memperdalam kembali tugas dan fungsi mereka. Guru harus hadir penuh di kelas, bukan sekadar memberi pelajaran lalu sibuk dengan urusan pribadi,” katanya.

Ia juga menyoroti fakta bahwa perundungan tersebut terjadi di hadapan banyak siswa, namun tidak segera dilaporkan atau ditangani. Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan belum adanya sistem pelaporan dan penanganan yang efektif di lingkungan sekolah.

“Perundungan terjadi di sekolah, disaksikan banyak teman sekelas, tetapi tidak segera dilaporkan. Ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan. Ke depan, harus ada mekanisme yang lebih jelas agar kasus seperti ini cepat ditangani,” jelas Syahariah.

Lebih jauh, ia menilai kasus tersebut menjadi cerminan lemahnya pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah. DPRD Kaltim, khususnya Komisi IV, berkomitmen untuk membahas persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan secara lebih mendalam guna merumuskan langkah pencegahan yang konkret.

“Ini adalah bentuk pendidikan yang kurang baik dan harus segera diperbaiki. Komisi IV akan membahas masalah kekerasan di sekolah agar ada langkah konkret dalam pencegahannya,” tegasnya.

Syahariah berharap pembenahan manajemen sekolah, peningkatan kapasitas guru, serta penguatan sistem perlindungan anak dapat segera dilakukan. “Kami ingin anak-anak belajar dengan aman, tanpa rasa takut. Guru harus menjadi teladan sekaligus pengawas karakter murid. Dengan pengawasan yang baik, perundungan bisa dicegah sejak dini,” pungkasnya. []