Hakim Imigrasi Diberhentikan, Publik Bertanya-tanya
NEW YORK CITY – Ketegangan antara pemerintah pusat Amerika Serikat dan sistem peradilan imigrasi kembali menjadi sorotan publik setelah Departemen Kehakiman (DOJ) memberhentikan delapan hakim imigrasi di New York City. Langkah yang diambil tanpa penjelasan rinci tersebut semakin memperkuat persepsi adanya dinamika politik dalam penanganan isu migrasi di era pemerintahan Presiden Donald Trump.
Asosiasi Hakim Imigrasi Nasional (NAIJ) mengonfirmasi pemecatan tersebut, yang menimpa para hakim yang bertugas di gedung 26 Federal Plaza, Manhattan. Lokasi ini selama bertahun-tahun menjadi pusat proses hukum bagi ribuan imigran yang berupaya memperoleh status legal di Amerika Serikat.
Menurut NAIJ, para hakim ini merupakan bagian dari tim peradilan yang menangani beban perkara sangat tinggi, mengingat New York termasuk salah satu yurisdiksi dengan jumlah kasus imigrasi terbanyak. Namun, “delapan hakim imigrasi yang diberhentikan itu bekerja di 26 Federal Plaza di Manhattan, New York City,” sebut NAIJ, tanpa menyebutkan alasan resmi di balik keputusan DOJ tersebut.
Pemecatan tersebut terjadi di tengah meningkatnya kritik terhadap kebijakan keras Trump terkait imigrasi. Beberapa bulan terakhir, agen federal dilaporkan kian sering melakukan patroli dan penangkapan di Gedung Federal Jacob K Javitz, tempat para imigran keluar masuk setelah persidangan. Situasi ini kerap memicu protes keras dari keluarga imigran maupun kelompok pendamping hukum, terutama ketika foto-foto bentrokan aparat dan warga menyebar luas secara daring.
“Selama berbulan-bulan, para agen federal telah berpatroli di lorong-lorong Gedung Federal Jacob K Javitz setiap hari,” lapor sumber. Hal ini memperkuat citra bahwa lokasi tersebut berubah menjadi simbol benturan kepentingan antara lembaga penegak hukum federal dan komunitas imigran.
Belum ada kejelasan mengenai alasan pemecatan delapan hakim tersebut. Namun menurut laporan New York Times, mereka termasuk bagian dari sekitar 90 hakim imigrasi yang diberhentikan sepanjang tahun ini di berbagai wilayah Amerika Serikat. Beberapa kelompok advokasi menilai rangkaian pemecatan itu bertujuan menempatkan hakim-hakim baru yang lebih selaras dengan agenda imigrasi pemerintah.
Sementara itu, aksi warga kembali mewarnai Manhattan akhir pekan lalu untuk menolak kemungkinan penggerebekan yang dilakukan Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para pedagang kaki lima. Meski New York dikenal sebagai “kota suaka” yang membatasi kerja sama dengan otoritas federal, penindakan tetap berlangsung dan sejumlah orang ditangkap.
Situasi ini menambah panjang daftar ketegangan antara kebijakan lokal dan pemerintah pusat dalam upaya mengatur mobilitas migran, sementara pemecatan delapan hakim tersebut semakin menyoroti polemik hubungan politik dan hukum dalam sistem imigrasi Amerika Serikat. []
Siti Sholehah.
