Dana Terbatas, Distribusi Bantuan Tetap Jalan Tanpa Helikopter Baru
ADVERTORIAL — Wacana pembelian helikopter untuk distribusi bahan pokok ke daerah terdampak bencana alam kini menjadi sorotan di Kalimantan Timur. Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, menilai langkah tersebut belum tepat direalisasikan saat ini, mengingat kondisi keuangan daerah yang terdampak pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Dalam kondisi anggaran terbatas, pemerintah daerah lebih memilih mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibandingkan membeli aset bernilai besar seperti helikopter. Menurut Seno, kebijakan ini diambil agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik yang lebih mendesak.
“Melihat kondisi anggaran yang sudah terpotong, kami tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat terlebih dahulu,” ujar Seno Aji kepada awak media saat ditemui di Samarinda, Sabtu (13/12/2025).
Ia menjelaskan, distribusi bantuan logistik ke wilayah sulit dijangkau masih dapat dipenuhi melalui alternatif lain tanpa harus membeli helikopter baru. Pemprov Kaltim dapat memanfaatkan kerja sama dengan sejumlah instansi vertikal yang telah terjalin selama ini.
“Untuk helikopter, kami bisa meminjam dari Polda Kaltim. Selain itu, bisa juga meminjam dari instansi vertikal lainnya atau menyewa dalam waktu terbatas,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kaltim ini.
Menurut Seno, skema pinjam pakai atau sewa lebih efisien dan realistis dibandingkan membeli helikopter baru yang membutuhkan anggaran besar, baik untuk pembelian maupun perawatan. Langkah ini diyakini tetap menjamin kelancaran distribusi bantuan tanpa membebani keuangan daerah.
Lebih lanjut, Pemprov Kaltim telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan bencana. Dengan kerja sama ini, opsi pemanfaatan helikopter untuk keperluan darurat tetap tersedia.
“Dengan TNI juga sudah ada MoU. Mereka berkenan membantu dan meminjamkan helikopter jika dibutuhkan,” tutur Seno, pria kelahiran Semarang tahun 1971.
Wagub menegaskan, pengadaan helikopter tidak termasuk kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi. Selama kebutuhan transportasi udara dapat diatasi melalui kerja sama lintas instansi, pemerintah daerah tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan pembelian.
Dengan mengedepankan efisiensi dan kolaborasi antarinstansi, Pemprov Kaltim berharap penyaluran bantuan ke daerah terdampak bencana tetap berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. Pemerintah daerah juga menegaskan akan terus mengevaluasi kebutuhan sarana penunjang penanggulangan bencana sesuai kemampuan anggaran dan prioritas pembangunan daerah. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
