Sinergi Pemerintah, DPRD, dan Masyarakat Dorong Demokrasi Kaltim Maju
ADVERTORIAL — Memperkuat demokrasi di Kalimantan Timur (Kaltim) bukan sekadar soal membuat aturan atau regulasi. Praktik demokrasi yang efektif justru bergantung pada sinergi antarinstansi dan keterlibatan aktif masyarakat di semua lini kehidupan sosial-politik.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandi, menekankan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi kunci agar demokrasi di daerah bisa berjalan sehat dan partisipatif. Pernyataan itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Tim Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI) 2025 di Kantor Kesbangpol Kaltim, Kamis (11/12/2025).
Agus menyebutkan, penguatan demokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah daerah, legislatif, aparat penegak hukum, hingga organisasi masyarakat harus saling menopang agar regulasi yang ada memiliki dampak nyata di masyarakat.
“Hubungan kelembagaan yang solid itu fondasi. Tanpa itu, kebijakan demokrasi hanya akan berhenti di atas kertas,” kata Agus.
Selain itu, keterbukaan informasi publik juga menjadi aspek penting. Agus menekankan bahwa hak warga untuk mendapatkan informasi yang jelas, transparan, dan mudah diakses adalah elemen dasar agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik. Dengan keterlibatan warga, praktik demokrasi tidak hanya sebatas formalitas, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah.
Agus menambahkan, stabilitas sosial sangat menentukan efektivitas demokrasi, terutama di tengah keragaman masyarakat Kaltim. Tanpa harmonisasi sosial, upaya demokratisasi berisiko terhambat oleh konflik atau miskomunikasi antarwarga.
Ia berharap Pokja IDI tidak hanya menghasilkan laporan, tetapi juga rekomendasi yang dapat langsung diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, peningkatan skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) akan selaras dengan pengalaman demokrasi yang dirasakan masyarakat.
“Peningkatan skor IDI bukan soal angka. Yang penting masyarakat merasakan manfaat dari praktik demokrasi yang baik. Kami di DPRD siap memperkuat koordinasi untuk mewujudkannya,” ujarnya.
Agus menegaskan bahwa penguatan demokrasi Kaltim juga menuntut inovasi, mulai dari pelibatan generasi muda, pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses publik, hingga program-program yang mendorong partisipasi warga di tingkat desa dan kelurahan. Strategi komprehensif ini diharapkan dapat menjadikan demokrasi bagian nyata dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kaltim. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
