Pemerintahan Paz Hentikan Subsidi BBM, Ekonomi Jadi Alasan

JAKARTA – Pemerintahan baru Bolivia mengambil langkah besar di awal masa kepemimpinannya dengan mencabut kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang telah berlaku selama dua dekade. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden Bolivia Rodrigo Paz, yang baru dilantik pada Oktober lalu, sebagai bagian dari upaya menata ulang kebijakan ekonomi nasional dan memperbaiki kondisi fiskal negara.

Langkah pencabutan subsidi ini menandai perubahan signifikan dari kebijakan pemerintahan sayap kiri sebelumnya yang selama 20 tahun mempertahankan harga BBM tetap dan disubsidi negara. Kebijakan tersebut, meski dinilai membantu masyarakat dalam jangka pendek, disebut telah memberikan tekanan berat terhadap keuangan negara dalam jangka panjang.

“Dengan diterbitkannya dekrit ini, harga baru untuk hidrokarbon akan diumumkan,” kata Presiden Rodrigo Paz dalam pernyataannya yang disiarkan melalui televisi nasional.

Dalam pidatonya, Paz menegaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah bentuk pengabaian terhadap masyarakat, melainkan langkah korektif untuk menciptakan tata kelola ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
“Menghapus subsidi yang dirancang buruk dari masa lalu bukan berarti pengabaian. Itu berarti ketertiban, keadilan, redistribusi yang jelas,” tambah Paz, dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/12/2025).

Selama bertahun-tahun, pemerintah Bolivia memusatkan pengadaan bensin dan solar dengan membeli bahan bakar di pasar internasional menggunakan devisa negara. BBM tersebut kemudian dijual kembali ke masyarakat dengan harga jauh di bawah nilai pasar, sehingga negara harus menanggung kerugian besar secara terus-menerus.

Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor utama yang memicu krisis ekonomi terburuk di Bolivia dalam empat dekade terakhir. Cadangan devisa negara terkuras, sementara tekanan fiskal meningkat seiring melonjaknya kebutuhan impor energi.

Dampak nyata dari kebijakan subsidi tersebut terlihat sejak 2023, ketika Bolivia mulai mengalami kelangkaan BBM di berbagai wilayah. Antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi pemandangan sehari-hari, bahkan di beberapa daerah masyarakat harus menunggu berjam-jam hingga berhari-hari untuk mendapatkan bensin.

Dalam kebijakan terbarunya, Presiden Paz menyatakan bahwa solar akan dikeluarkan dari daftar komoditas yang dikendalikan pemerintah dan dialihkan ke mekanisme pasar bebas. Langkah ini bertujuan membuka ruang bagi sektor swasta untuk terlibat langsung dalam impor bahan bakar, sehingga pasokan di dalam negeri dapat lebih terjamin.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan subsidi selama ini kerap disalahgunakan dan tidak tepat sasaran. Menurutnya, pencabutan subsidi justru akan mencegah praktik-praktik penyelewengan.
Ia menambahkan bahwa subsidi tidak akan lagi disalahgunakan untuk “menyembunyikan penjarahan” dan harga akan stabil serta “memungkinkan untuk menghasilkan sumber daya fiskal tambahan.”

Meski demikian, kebijakan ini diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Presiden Paz mewarisi kondisi ekonomi yang rapuh, dengan defisit anggaran tinggi dan cadangan devisa yang menipis. Di sisi lain, ia juga menghadapi tantangan politik di parlemen, di mana dukungan terhadap reformasi struktural belum sepenuhnya solid.

Para ekonom menilai keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga stabilitas sosial, terutama dalam melindungi kelompok masyarakat rentan yang selama ini bergantung pada harga BBM bersubsidi. []

Siti Sholehah.