Isu Ijazah Jokowi, Relawan Dorong Efek Jera Lewat Hukum

JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan sikap terbuka dalam menyikapi polemik hukum terkait tudingan ijazah palsu yang selama ini beredar di ruang publik. Hal itu terungkap setelah Jokowi menerima kunjungan Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara-JP) di kediamannya di kawasan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan kesediaannya untuk memaafkan sebagian pihak yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik, meski tidak seluruhnya.

Ketua Umum Bara-JP Willem Frans Ansanay menjelaskan bahwa pertemuan itu membahas dinamika sosial dan politik yang muncul akibat isu ijazah Jokowi. Isu tersebut dinilai telah berulang kali memicu kegaduhan publik dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

“Diskusi kami mengenai para pihak atau orang-orang yang terus memperkeruh situasi bangsa atau negara kita terkait ijazah Pak Jokowi. Kami bertanya apakah semua tidak akan dimaafkan yang ada 12 nama itu,” kata Williem di kediaman Jokowi, Sumber, Solo, dilansir detikJateng, Jumat (19/12/2025).

Dalam dialog itu, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak menutup pintu maaf bagi para terlapor. Sikap tersebut, menurut Willem, mencerminkan karakter Jokowi yang dikenal tidak menyimpan dendam meski menghadapi tudingan serius terhadap integritas pribadinya.

“Ternyata Pak Jokowi memang bukan tipikal orang yang tidak pemaaf. Jadi 12 nama itu tidak semua akan terus dituntut,” sambungnya.

Namun demikian, Bara-JP menyebut terdapat pengecualian terhadap tiga orang yang dinilai telah melampaui batas kewajaran. Ketiganya disebut tetap bersikeras menyebarkan tudingan ijazah palsu meskipun bukti autentik telah ditunjukkan secara resmi oleh aparat penegak hukum.

“Tapi yang tiga nama yang kelihatannya terlalu ekstrem, yang tidak pernah mau menerima fakta bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar dan melakukan berbagai tindakan yang setelah didekatkan dengan alas hukum pasal berlapis, itu Pak Jokowi akan teruskan. Yang pasti kalian sudah tahulah siapa orangnya,” terangnya.

Menurut Willem, sikap tegas tersebut bukan semata demi kepentingan pribadi Jokowi, melainkan sebagai pesan bahwa penyebaran informasi yang tidak berdasar dan merusak reputasi seseorang harus memiliki konsekuensi hukum. Ia menekankan bahwa proses hukum perlu berjalan agar menjadi pembelajaran bagi publik.

Ia juga menyinggung hasil gelar perkara kepolisian yang telah menampilkan ijazah Jokowi dan menyatakan dokumen tersebut asli. Fakta itu, kata Willem, seharusnya mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat.

“Yang pasti ijazah Pak Jokowi yang asli sudah dipublikasikan sehingga kami mendorong pihak kepolisian untuk segera setelah menetapkan tersangka, mereka yang membuat atau mendegradasi Pak Jokowi tentang ijazahnya itu ada efek jera,” benernya.

Pertemuan ini sekaligus menegaskan posisi Jokowi yang berupaya menyeimbangkan sikap pemaaf secara personal dengan penegakan hukum secara institusional. Di tengah maraknya hoaks dan disinformasi, langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kewarasan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan fakta. []

Siti Sholehah.