Bahlil Tegaskan Golkar Bukan Alat Kepentingan Pribadi dan Bisnis

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk tidak menjadikan partai sebagai alat mengurus kepentingan pribadi maupun bisnis. Menurutnya, partai politik sejatinya merupakan instrumen perjuangan rakyat yang harus dikelola secara inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025). Dalam sambutannya, Bahlil mengulas kembali sejarah lahirnya Partai Golkar yang menurutnya tidak bisa dilepaskan dari peran dan kehendak rakyat.

“Dengan demikian dapatlah kita simpulkan kembali lagi bahwa partai kita ini memang lahir bukan dilakukan oleh satu kelompok orang tertentu, tapi betul-betul dilahirkan dari kandungan rakyat Indonesia,” kata Bahlil.

Ia menekankan bahwa Golkar dibentuk oleh para pendiri bangsa dan sejak awal dirancang sebagai wadah perjuangan politik yang bersifat terbuka. Oleh karena itu, menurutnya, tidak boleh ada pihak tertentu yang mengklaim kepemilikan atas Golkar, baik kelompok elite maupun keluarga tertentu.

“Karena itu, Golkar enggak boleh ada satu kelompok orang tertentu yang mengklaim bahwa Golkar ini seperti punya mereka. Enggak boleh satu kelompok tertentu merasa punya Partai Golkar ini, enggak boleh, apalagi keluarga tertentu, enggak boleh,” tegasnya.

Bahlil menegaskan bahwa satu-satunya pihak yang berhak mengklaim Golkar adalah rakyat Indonesia yang merasa menjadi bagian dari keluarga besar partai tersebut. Ia menilai sikap inklusif menjadi kunci agar Golkar tetap relevan dan dipercaya publik.

“Yang bisa mengklaim Golkar ini punya siapa adalah seluruh rakyat Indonesia yang merasa bagian daripada keluarga besar. Ini penting, biar kita fair. Kita harus inklusif, kita tidak boleh eksklusif,” lanjutnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu juga mengingatkan agar kader Golkar tidak terjebak pada kultus individu maupun pola kepemimpinan feodal. Menurutnya, Golkar harus tetap menjunjung tinggi aturan, mekanisme organisasi, serta etika politik yang sehat.

“Golkar telah mengajari kita bahwa kita taat dan tunduk pada aturan-aturan dan mekanisme yang ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan larangan keras memanfaatkan partai untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk kelompok bisnis. Ia menilai praktik semacam itu bertentangan dengan khittah perjuangan Golkar.

“Saya ingin menegaskan kembali bahwa Partai Golkar enggak boleh dijadikan sebagai partai untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, kelompok-kelompok bisnis enggak boleh,” katanya.

Ia memastikan bahwa dirinya sebagai ketua umum tidak pernah, dan tidak akan, meminta partai mengurus urusan pribadi atau bisnisnya.

“Insyaallah saya menjadi ketua umum Partai Golkar tidak akan pernah meminta untuk mengurus urusan pribadi saya, apalagi bisnis saya di partai ini. Enggak pernah,” tutur Bahlil.

Bahlil bahkan menyatakan lebih memilih tidak menjabat ketua umum apabila prinsip tersebut dilanggar. Ia mengaku sejak kecil terbiasa mandiri dan tidak bergantung pada kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

“Saya dilahirkan bukan untuk diurus, tapi untuk mengurus. Itulah perbedaan saya yang substantif,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Bahlil meminta seluruh kader Golkar menjaga marwah partai sebagai aset bangsa.

“Kalau ketua umum saja enggak boleh, apalagi yang lain. Partai ini adalah milik kita bersama, aset negara, dan harus kita jaga untuk kebaikan bangsa dan negara,” pungkasnya. []

Siti Sholehah.