Konflik Lahan Pembangunan Batalyon AL Di Pasuruan, Presiden Harus Turun Tangan
PASURUAN, PRUDENSI.COM-Pembangunan batalyon dan Sekolah Tamtama TNI AL milik Puslatpur Marinir di Pasuruan diwarnai konflik dengan warga. Pemicunya adalah saling klaim soal status lahan proyek.
Sudah lebih dari empat kali warga menggelar sederet aksi menolak proyek itu. Mulai dari mengadu ke DPRD kabupaten hingga provinsi. Semua aksi tersebut masih belum cukup.
Kemarin (19/12/2025), ribuan warga dari 10 desa di dua kecamatan kembali menggelar aksi. Mereka melaksanakan doa bersama dan istighosah akbar di lapangan Arepan Semongkrong, Desa Pasinan, Kecamatan Lekok.
Dari pantauan, ribuan warga berdatangan setelah salat Jumat. Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, hingga anak-anak. Mereka mengikuti acara yang diberi tajuk ”Istigotsah Bersama Mengetuk Hati Presiden Prabowo untuk Mengembalikan Hak Tanah Warga di 10 Desa di Kecamatan Lekok dan Nguling” itu.
Tak hanya itu, mereka juga membawa deretan spanduk dengan beragam tulisan. Seperti ”Prabowo Kami bukan Pendatang, Kembalikan Tanah Kami”, ”Pak Dasco, Kami Ditindas”, “Pak Menhan Kami Butuh Ketenangan Bukan Ledakan Bom”, dan spanduk lainnya.
Ketua pelaksana acara, Lasminto mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari upaya warga untuk menyampaikan aspirasi atas masalah yang terjadi. Ribuan warga yang datang adalah masyarakat asli yang sudah lama tinggal dan menetap di lokasi proyek. ”Mereka adalah pemilik sah tanah. Yang sudah turun-temurun tinggal,” beber Lasminto.
Sementara itu, mantan Kades Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Purwo Eko yang ikut memberikan sambutan mengatakan bahwa masyarakat meminta Presiden Prabowo ikut turun tangan menyelesaikan permasalahan ini. ”Negara harus hadir untuk ikut menyelesaikan persoalan yang sudah lama ini. Kami tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan,” beber Purwo Eko.
Senada, Ketua PCNU Imron Mutamakkin menyebut bahwa negara wajib melindungi rakyatnya. Termasuk jajaran pemerintah daerah. ”Karena itu, kami juga meminta kepada bupati dan gubernur untuk bisa memfasilitasi. Ini jadi bagian dari pemerintah yang wajib memberikan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Alianto, tokoh pemuda Desa Semedusari menegaskan, semua masyarakat sudah puluhan tahun hidup dengan tidak normal. Tidak bisa mengurus KTP. Masyarakat bersama pemerintah desa tidak bisa membangun. Belum lagi masyarakat selalu dihantui dengan intimidasi.
Dia menambahkan, masyarakat meyakini bahwa Presiden Prabowo bisa menuntaskan persoalan ini. ”Karena kami tahu Bapak Presiden menyayangi masyarakat. Ini kebaikan untuk anak cucu kami di masa datang,” beber Alianto.
Untuk diketahui, pembangunan sejumlah fasilitas oleh TNI AL itu akan dilakukan di lahan yang masuk kawasan tiga desa di Lekok, yakni Semedusari, Pasinan, dan Wates. Dalam perjalanannya, warga dan tokoh masyarakat meminta agar rencana pembangunan ditunda atau dibatalkan. Warga mengklaim bahwa lahan itu adalah tanah desa dan dipergunakan sebagai kebun atau pertanian warga.(rac)
