Respons Golkar atas Usulan Cak Imin soal Pilkada

JAKARTA – Wacana evaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali mengemuka seiring pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menilai pilkada langsung tidak efektif. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menegaskan bahwa partainya sejak lama telah membuka ruang diskusi untuk meninjau ulang mekanisme pilkada di Indonesia.

“Kan Golkar sudah menyatakan sejak setahun lebih yang lalu tentang perlunya meninjau ulang sistem pilkada,” kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).

Menurut Sarmuji, pembahasan mengenai sistem pilkada bukanlah reaksi spontan atas pernyataan satu pihak, melainkan hasil evaluasi internal yang telah dilakukan Partai Golkar dalam berbagai forum resmi. Ia menyebutkan bahwa dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Golkar telah mengambil sikap dengan mempertimbangkan alternatif pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Terakhir dalam rapimnas Partai Golkar memutuskan untuk mengambil opsi pemilihan pilkada melalui DPRD tapi dengan tetap melibatkan rakyat secara maksimal,” ujarnya.

Meski membuka opsi pilkada melalui DPRD, Golkar, lanjut Sarmuji, tidak serta-merta mengesampingkan prinsip partisipasi publik yang selama ini menjadi ciri utama pemilihan langsung. Ia menegaskan bahwa pengalaman pilkada langsung tetap menyimpan sejumlah nilai positif yang patut dipertahankan dalam skema apa pun yang akan dipilih ke depan.

“Golkar akan mengambil kebaikan pemilukada langsung untuk dimasukkan dalam pemilihan melalui DPRD,” sambung dia.

Sarmuji juga menilai evaluasi sistem pilkada perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial, mengingat kompleksitas persoalan yang muncul dalam praktik pilkada langsung, mulai dari tingginya biaya politik, potensi konflik horizontal, hingga persoalan efektivitas pemerintahan daerah.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pembahasan resmi lintas partai politik terkait perubahan sistem pilkada, Sarmuji menyatakan hingga kini belum ada forum formal yang mempertemukan seluruh kekuatan politik di parlemen untuk membahas isu tersebut. Namun demikian, komunikasi informal antarpartai sudah mulai terbangun.

“Setahu saya forum resminya belum. Tapi kalau saling nanya sikap politik, sebagian besar sudah,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara terbuka menyuarakan dukungannya terhadap perubahan sistem pemilu, termasuk pilkada. PKB mengusulkan agar gubernur ditunjuk oleh Presiden, sementara bupati dan wali kota dipilih melalui DPRD di tingkat kabupaten/kota.

Cak Imin bahkan menyebut bahwa pilkada langsung tidak lagi efektif dan produktif. “Perbaikan sistem, ya alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif,” kata Cak Imin setelah membuka Muswil PKB Jawa Timur 2025 di Surabaya.

Ia menegaskan PKB akan terus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pilkada langsung dan berbagai mekanisme demokrasi elektoral yang dinilai belum berjalan optimal. “Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, akan kita evaluasi,” tambahnya.

Wacana ini diperkirakan masih akan memicu perdebatan panjang, mengingat perubahan sistem pilkada menyangkut prinsip dasar demokrasi, relasi pusat-daerah, serta partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya.[]

Siti Sholehah.