Mendagri Dorong Solidaritas Pemda untuk Percepat Pemulihan Bencana di Sumatera
JAKARTA – Pemerintah pusat mendorong terbangunnya solidaritas antardaerah dalam merespons bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai keterlibatan pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki kapasitas fiskal kuat menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak, terutama di tengah keterbatasan anggaran yang dialami sebagian wilayah.
Dalam evaluasinya, Tito mengungkapkan bahwa tidak semua daerah terdampak bencana memiliki kekuatan fiskal yang memadai. Beberapa wilayah, seperti Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Utara, menghadapi tantangan serius dalam membiayai kebutuhan pemulihan pascabencana. Kondisi tersebut membuat dukungan lintas daerah menjadi semakin relevan, terutama dari Pemda yang memiliki sisa anggaran cukup besar di akhir tahun.
Pemerintah pusat, kata Tito, telah mengambil langkah awal dengan menyalurkan bantuan melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada provinsi serta kabupaten/kota yang terdampak. Namun demikian, ia menekankan bahwa upaya pemulihan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada anggaran pusat semata.
Menurut Tito, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan masih terdapat sejumlah daerah dengan sisa anggaran yang relatif besar. Dengan kapasitas fiskal tersebut, Pemda dinilai memiliki ruang untuk berkontribusi lebih besar dalam membantu daerah yang sedang menghadapi situasi darurat akibat bencana.
Sebagai payung hukum, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran yang memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan ke wilayah lain yang terdampak bencana. Langkah ini dimaksudkan agar kerja sama antardaerah dapat dilakukan secara legal, terkoordinasi, dan akuntabel.
“Bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di saat seperti ini kita harus menimbulkan solidaritas di antara kita-kita, pemerintah daerah. Terutama yang keuangannya tinggi,” jelas Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 yang diikuti seluruh kepala daerah secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (24/12/2025). Dalam forum itu, Mendagri memaparkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan total 52 kabupaten/kota yang terdampak.
Ia mengaku telah meninjau langsung berbagai kendala yang dihadapi daerah-daerah tersebut, mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi hingga keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pemulihan. Kabupaten Aceh Tamiang disebut menjadi salah satu wilayah yang masih membutuhkan perhatian khusus karena aktivitas ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih.
“Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tengah, kemudian Bener Meriah. Itu daerah-daerah superprioritas [untuk dibantu],” ujarnya.
Selain Aceh, sejumlah daerah di Sumatera Utara seperti Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Mandailing Natal juga masih membutuhkan dukungan. Di Sumatera Barat, perhatian diarahkan ke Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar.
“Saya sangat berharap teman-teman yang memiliki anggaran yang masih simpan-simpan cukup banyak, bantu, bantu saudara-saudara kita melalui kepala daerahnya, ditransfer dananya ke sana, dan gunakan untuk kepentingan kebencanaan,” jelasnya.
Di luar aspek bantuan anggaran, Tito juga mengingatkan pentingnya menjaga sensitivitas sosial. Ia mengimbau daerah yang tidak terdampak bencana agar tidak merayakan Natal dan Tahun Baru (Nataru) secara berlebihan, seperti menggelar pesta kembang api atau kegiatan yang bersifat euforia.
“Kita mengimbau untuk tidak dilaksanakan secara euforia yang berlebihan,” tandasnya. []
Siti Sholehah.
