PBB Prihatin atas Serangan AS dan Penangkapan Presiden Venezuela

NEW YORK — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik di Venezuela menyusul operasi militer Amerika Serikat (AS) yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menilai perkembangan tersebut berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi tatanan hukum internasional dan stabilitas kawasan Amerika Latin.

Reaksi PBB muncul di tengah meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap langkah Washington yang secara terbuka mengakui telah melakukan serangan ke wilayah Venezuela dan membawa Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, ke Amerika Serikat. Operasi tersebut menjadi puncak dari tekanan politik dan militer yang telah berlangsung selama berbulan-bulan antara kedua negara.

Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, menyampaikan bahwa Guterres memandang situasi ini dengan rasa khawatir yang serius, terutama terkait dampaknya terhadap perdamaian regional serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional.

“Terlepas dari situasi di Venezuela, perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya. Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh, oleh semua pihak, terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan sikap PBB yang konsisten menolak penggunaan kekuatan sepihak dalam hubungan antarnegara, kecuali dalam kerangka yang jelas sesuai hukum internasional. PBB juga menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog dan mekanisme diplomatik, bukan melalui tindakan militer yang berpotensi memperluas konflik.

Sebelumnya, Amerika Serikat menyatakan bahwa penangkapan Nicolás Maduro dilakukan karena Washington tidak lagi mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela. Pemerintahan Presiden Donald Trump menuding Maduro terlibat dalam jaringan kartel narkoba internasional dan menganggap kepemimpinannya bertanggung jawab atas krisis narkotika yang berdampak hingga ke wilayah AS.

Maduro ditangkap pada Sabtu (03/01/2026) dini hari setelah pasukan AS melancarkan serangan di sejumlah titik strategis di Venezuela. Usai penangkapan, Maduro dan istrinya langsung diterbangkan ke Amerika Serikat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Langkah ini memicu kecaman dari sejumlah negara dan tokoh internasional yang mempertanyakan legalitas serta dampak jangka panjang dari operasi tersebut.

Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan antara AS dan Venezuela memang terus meningkat. Sejak September 2025, pasukan AS dilaporkan telah melancarkan sedikitnya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela di kawasan Karibia dan Pasifik. Serangan-serangan tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 100 orang.

Namun, sejumlah pakar hukum internasional menilai bahwa tindakan militer AS, termasuk penangkapan seorang kepala negara asing, berpotensi melanggar hukum internasional dan bahkan hukum domestik AS sendiri. Mereka menilai tuduhan pidana terhadap seorang pemimpin negara tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk intervensi militer lintas negara.

Kekhawatiran inilah yang menjadi sorotan PBB. Guterres menilai bahwa tanpa adanya legitimasi internasional, tindakan semacam ini dapat memicu ketidakstabilan lebih luas dan mendorong negara lain melakukan langkah serupa di masa depan. Oleh karena itu, PBB menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan kembali pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara serta supremasi hukum internasional.

Situasi di Venezuela kini menjadi perhatian global, dengan berbagai negara menanti langkah lanjutan PBB dan respons komunitas internasional terhadap dinamika politik dan keamanan yang terus berkembang. []

Siti Sholehah.