Korea Utara Kecam Penangkapan Maduro, Sebut Pelanggaran Kedaulatan

PYONGYANG — Pemerintah Korea Utara menyampaikan kecaman keras terhadap langkah Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pyongyang menilai tindakan tersebut bukan sekadar persoalan hukum, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional yang selama ini dijunjung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dilansir AFP, Minggu (04/01/2026), kecaman itu disampaikan secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Korea Utara melalui pernyataan yang dimuat media pemerintah, Korean Central News Agency (KCNA). Korea Utara menilai langkah Washington mencerminkan ambisi hegemonik yang kerap dilakukan Amerika Serikat terhadap negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingannya.

“Insiden ini adalah contoh lain yang dengan jelas menegaskan sekali lagi sifat jahat dan brutal AS,” kata juru bicara kementerian dalam pernyataan yang dimuat oleh media pemerintah Korut, KCNA.

Menurut Korea Utara, penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang kemudian diterbangkan ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan perdagangan narkoba dan senjata, dilakukan melalui operasi militer berskala besar. Penangkapan tersebut dilakukan oleh pasukan khusus AS dalam sebuah serangan di Caracas pada Sabtu (03/01/2026) dini hari.

Pyongyang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penggulingan paksa terhadap pemerintahan yang sah. Korea Utara menegaskan bahwa tindakan semacam itu bertentangan dengan Piagam PBB, khususnya prinsip non-intervensi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan integritas teritorial.

Dalam pernyataannya, Korea Utara menyebut Amerika Serikat telah berulang kali mengabaikan norma internasional demi mempertahankan pengaruh politik dan militernya. Pyongyang bahkan menyebut tindakan Washington di Venezuela sebagai preseden berbahaya yang dapat merusak tatanan hubungan internasional.

“Suara protes dan kecaman yang semestinya terhadap pelanggaran kedaulatan negara lain yang telah menjadi kebiasaan AS,” ujar Korut.

Selama beberapa dekade, Korea Utara secara konsisten menyatakan bahwa program nuklir dan rudalnya dikembangkan sebagai langkah pencegahan terhadap apa yang mereka anggap sebagai ancaman perubahan rezim oleh Amerika Serikat. Sikap Pyongyang terhadap kasus Venezuela juga sejalan dengan dukungannya terhadap pemerintahan sosialis Nicolas Maduro, yang selama ini menjalin hubungan erat dengan sejumlah negara yang berseberangan dengan kebijakan Washington.

Kecaman Korea Utara ini menambah panjang daftar negara yang menentang langkah Amerika Serikat dalam menangkap Presiden Venezuela. Sebelumnya, sejumlah negara juga menyuarakan kekhawatiran serupa terkait dampak regional dan internasional dari tindakan militer AS di negara Amerika Latin tersebut.

Hingga kini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapan langsung atas pernyataan keras Korea Utara tersebut. Situasi di Venezuela dan respons global terhadap penangkapan Nicolas Maduro masih terus berkembang dan menjadi sorotan dunia internasional. []

Siti Sholehah.