Greenland Tolak Ancaman Trump, Tegaskan Hak Tentukan Nasib Sendiri

JAKARTA – Dinamika politik di kawasan Arktik kembali menghangat setelah partai-partai politik di Greenland secara tegas menyuarakan penolakan terhadap wacana pengambilalihan wilayah mereka oleh Amerika Serikat. Sikap tersebut muncul menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump yang kembali membuka kemungkinan penggunaan kekuatan untuk menguasai pulau otonom di bawah Kerajaan Denmark itu.

Pernyataan keras dari para pemimpin politik Greenland disampaikan pada Jumat (09/01/2026) malam waktu setempat. Respons itu muncul tak lama setelah Trump melontarkan ancaman bahwa Washington “akan melakukan sesuatu terhadap Greenland, suka atau tidak suka.” Ucapan tersebut memicu reaksi luas, tidak hanya di Greenland, tetapi juga di kalangan negara-negara Eropa yang kini tengah menyusun langkah bersama menghadapi tekanan dari Amerika Serikat.

Dalam pernyataan bersama, para pemimpin lima partai yang duduk di parlemen Greenland menegaskan sikap kolektif mereka terkait masa depan wilayah tersebut. Mereka menolak segala bentuk dominasi asing, baik dari Amerika Serikat maupun negara lain.

“Kami tidak ingin menjadi warga Amerika, kami tidak ingin menjadi warga Denmark, kami ingin menjadi warga Greenland,” kata para pemimpin dari lima partai di parlemen Greenland.

Pernyataan itu menegaskan aspirasi lama masyarakat Greenland yang menginginkan hak penuh dalam menentukan arah politik dan kedaulatan wilayahnya. Para pemimpin partai menilai masa depan Greenland tidak boleh ditentukan oleh tekanan geopolitik negara-negara besar.

“Masa depan Greenland harus ditentukan oleh warga Greenland sendiri,” imbuhnya.

Dalam pernyataan lanjutan, mereka menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang bebas dari tekanan eksternal.

“Tidak ada negara lain yang dapat ikut campur dalam hal ini. Kita harus menentukan masa depan negara kita sendiri – tanpa tekanan untuk membuat keputusan yang tergesa-gesa, tanpa penundaan, dan tanpa campur tangan dari negara lain,” tegas mereka.

Sikap tegas tersebut mencerminkan kekhawatiran atas meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Arktik, yang kini menjadi rebutan kepentingan strategis global. Greenland, dengan posisi geografisnya yang strategis serta kekayaan sumber daya mineral, kerap dipandang sebagai aset penting dalam persaingan kekuatan besar dunia.

Denmark bersama sejumlah sekutu Eropa menyatakan keterkejutannya atas pernyataan Trump yang dinilai melampaui norma hubungan internasional. Greenland, meskipun memiliki status otonomi luas, tetap berada dalam lingkup Kerajaan Denmark, dan segala perubahan status wilayah tersebut secara hukum harus melibatkan persetujuan rakyatnya.

Trump sendiri berdalih bahwa penguasaan Greenland penting bagi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. Ia menyinggung meningkatnya aktivitas militer Rusia dan China di kawasan Arktik sebagai alasan utama.

“Kita tidak akan membiarkan Rusia atau China menduduki Greenland. Itulah yang akan mereka lakukan jika kita tidak melakukannya. Jadi, kita akan melakukan sesuatu dengan Greenland, baik dengan cara yang mudah atau cara yang lebih sulit,” kata presiden AS pada hari Jumat (09/01/2026) waktu setempat.

Meski Rusia dan China memang meningkatkan kehadiran militernya di wilayah Arktik dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada pernyataan resmi dari kedua negara tersebut yang mengklaim Greenland sebagai wilayah mereka. Hal ini membuat pernyataan Trump menuai kritik karena dinilai terlalu spekulatif dan berpotensi memicu instabilitas kawasan.

Bagi Greenland, polemik ini justru menjadi momentum untuk kembali menegaskan identitas nasional dan hak menentukan nasib sendiri. Para pemimpin politik setempat berharap tekanan global tidak menggerus aspirasi rakyat, sekaligus menyerukan agar dialog internasional dilakukan dengan menghormati kedaulatan dan pilihan masyarakat Greenland. []

Siti Sholehah.