Kerusuhan Iran Telan 500 Korban Jiwa, AS dan Iran Saling Ancam

JAKARTA – Situasi keamanan di Iran kian memburuk seiring meningkatnya jumlah korban jiwa akibat kerusuhan yang melanda negara tersebut. Laporan terbaru dari kelompok hak asasi manusia menyebutkan bahwa hingga 11 Januari 2025, jumlah korban tewas telah mencapai sekitar 500 orang. Angka tersebut menunjukkan eskalasi kekerasan yang signifikan di tengah gelombang protes yang terus berlanjut.

Menurut laporan yang dilansir Reuters dan The Strait Times, Senin (12/01/2026), lonjakan korban terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Pemerintah Iran disebut mengeluarkan peringatan keras, termasuk ancaman akan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat jika Presiden AS Donald Trump merealisasikan ancamannya untuk melakukan intervensi terhadap situasi di Iran atas nama perlindungan demonstran.

Pemerintahan ulama Republik Islam Iran saat ini menghadapi tekanan besar akibat demonstrasi yang disebut-sebut sebagai yang terbesar sejak 2022. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan tinggal diam apabila aparat keamanan Iran menggunakan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa. Ancaman tersebut semakin memperkeruh suasana politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah.

Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Activists News Agency (HRANA), mengungkapkan data rinci terkait dampak kerusuhan. HRANA menyebut telah memverifikasi kematian 490 pengunjuk rasa serta 48 anggota aparat keamanan. Selain itu, lebih dari 10.600 orang dilaporkan telah ditangkap sejak aksi demonstrasi merebak di berbagai wilayah Iran.

Di sisi lain, Amerika Serikat juga bersiap mengambil langkah strategis. Donald Trump dijadwalkan menerima pengarahan dari para pejabat senior pada 13 Januari terkait berbagai opsi kebijakan terhadap Iran. Opsi tersebut mencakup kemungkinan serangan militer, penggunaan senjata siber rahasia, perluasan sanksi ekonomi, hingga pemberian dukungan daring kepada kelompok atau sumber anti-pemerintah di Iran.

Sikap keras juga ditunjukkan oleh parlemen Iran. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, sebelumnya melontarkan peringatan tegas kepada Amerika Serikat agar tidak melakukan tindakan yang dinilainya sebagai kesalahan strategis.
“Mari kita perjelas: jika terjadi serangan terhadap Iran, wilayah pendudukan (Israel) serta semua pangkalan dan kapal AS akan menjadi target sah kami,” kata Qalibaf.

Aksi demonstrasi di Iran diketahui mulai pecah pada akhir Desember lalu. Pemicu awalnya adalah krisis mata uang yang semakin menekan kondisi ekonomi masyarakat. Namun, seiring waktu, tuntutan para pengunjuk rasa berkembang menjadi seruan perubahan besar terhadap sistem pemerintahan yang dinilai otoriter oleh sebagian warga Iran.

Respons pemerintah Iran terhadap demonstrasi tersebut menuai kritik internasional. Pejabat Iran secara terbuka mengancam akan menindak tegas aksi protes yang dinilai mengganggu stabilitas negara. Berdasarkan laporan kelompok hak asasi manusia, puluhan demonstran tewas dalam bentrokan dengan aparat keamanan sejak gelombang protes dimulai.

Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menunjukkan sikap lunak. Ia menyatakan bahwa negara “tidak akan mundur” dalam menghadapi protes berskala besar tersebut. Pernyataan itu mengindikasikan bahwa ketegangan kemungkinan masih akan berlanjut, baik di dalam negeri Iran maupun dalam hubungan internasionalnya.

Dengan meningkatnya korban jiwa, ribuan penangkapan, serta ancaman saling balas antara Iran dan Amerika Serikat, situasi ini menjadi perhatian serius dunia internasional. Banyak pihak khawatir konflik internal Iran dapat berkembang menjadi krisis regional yang lebih luas jika tidak segera diredam melalui jalur diplomasi. []

Siti Sholehah.