Isu Penggabungan Jabatan Menguat di Internal Partai Komunis Vietnam

JAKARTA – Dinamika politik internal Vietnam kembali menjadi sorotan menjelang Kongres Partai Komunis Vietnam yang akan digelar pekan depan di Hanoi. Sejumlah pejabat negara menyebut pemimpin Partai Komunis Vietnam, To Lam, tengah mengupayakan penggabungan dua jabatan strategis sekaligus, yakni sebagai ketua umum partai dan presiden Vietnam. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya konsolidasi kekuasaan yang berpotensi mengubah keseimbangan politik di negara berpaham satu partai itu.

Kongres Partai Komunis Vietnam yang berlangsung lima tahunan akan dihadiri sekitar 1.600 delegasi dari seluruh negeri. Forum tertinggi partai tersebut dijadwalkan berlangsung selama satu minggu dan menjadi momentum penting untuk menentukan kepemimpinan nasional serta arah kebijakan Vietnam dalam lima tahun ke depan. Keputusan yang diambil dalam kongres ini diperkirakan akan berdampak besar terhadap tata kelola pemerintahan dan distribusi kekuasaan di internal partai.

To Lam, yang saat ini berusia 68 tahun, disebut telah mengajukan pencalonan untuk menduduki dua jabatan tertinggi tersebut dalam pertemuan partai pada Desember 2025. Langkah ini diyakini sebagai bagian dari strategi untuk memperoleh dukungan awal sebelum keputusan final ditetapkan dalam kongres. Sejumlah pejabat dan pihak yang mendapatkan pengarahan dari delegasi menyebutkan bahwa manuver tersebut telah memicu diskusi intens di kalangan elite partai.

Sumber-sumber tersebut mengungkapkan bahwa pertemuan partai mendukung To Lam untuk tetap menjabat sebagai ketua partai. Namun, dukungan terhadap pencalonannya sebagai presiden masih menunjukkan dinamika yang beragam. Jabatan presiden di Vietnam selama ini dikenal bersifat seremonial, tetapi memiliki nilai simbolik yang kuat dan saat ini dipegang oleh figur dari kalangan militer. Dua pihak menyebutkan To Lam telah memperoleh dukungan untuk posisi tersebut, sementara pihak lainnya menilai hasilnya belum sepenuhnya mengerucut.

Terlepas dari perbedaan pandangan itu, keputusan akhir tetap berada di tangan para delegasi kongres yang akan dipilih dalam forum tersebut. Sekretariat Partai Komunis Vietnam hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait isu penggabungan jabatan tersebut.

Upaya menyatukan dua posisi tertinggi ini dinilai sebagai perubahan signifikan dalam tradisi pembagian kekuasaan Vietnam. Selama beberapa dekade, struktur politik negara itu memisahkan jabatan ketua partai dan kepala negara guna menjaga keseimbangan internal. Penggabungan keduanya hanya pernah terjadi dalam kondisi luar biasa, seperti setelah wafatnya Nguyen Phu Trong pada 2024, ketika To Lam sempat memegang kedua jabatan tersebut selama tiga bulan.

Jika rencana tersebut terealisasi, militer yang selama ini menjadi faksi berpengaruh di dalam partai diperkirakan akan melepas jabatan presiden. Sebagai kompensasi, militer disebut akan tetap mempertahankan kewenangan luas dalam menentukan promosi perwira senior serta menjaga otonomi internalnya. Seorang pejabat menyebut para pemimpin militer tengah merundingkan “jaminan” untuk membatasi ruang gerak kekuasaan To Lam.

Sejumlah sinyal kompromi juga mulai terlihat menjelang kongres. Beberapa kebijakan ekonomi yang sebelumnya menuai kontroversi, seperti kebijakan pertumbuhan kredit dan proyek kereta cepat, dilaporkan mengalami revisi atau perlambatan. Kondisi ini dinilai sebagai bagian dari proses tawar-menawar politik antar faksi.

Pendukung penggabungan jabatan berargumen bahwa model tersebut lazim diterapkan di negara-negara komunis lain. Mereka meyakini konsolidasi kekuasaan akan memperkuat agenda reformasi ekonomi sekaligus meningkatkan posisi Vietnam di panggung internasional. Namun, kalangan kritikus memandang langkah ini berisiko memperbesar kewenangan satu figur, terutama di tengah meningkatnya peran aparat keamanan negara.

Penggabungan dua posisi puncak itu disebut sebagai “hasil alami dari upaya merampingkan struktur politik Vietnam,” kata Carl Thayer, pakar senior Vietnam di Australian Defence Force Academy. Ia menilai To Lam pada praktiknya telah menjalankan sebagian fungsi presiden, termasuk melalui intensitas kunjungan luar negeri yang meningkat sepanjang 2025. []

Siti Sholehah.