Guterres Prihatin Eskalasi Kekerasan di Iran
NEW YORK – Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi yang berkembang di Iran menyusul gelombang unjuk rasa nasional yang berujung pada kekerasan dan jatuhnya ratusan korban jiwa. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan keterkejutannya atas laporan penindakan aparat keamanan terhadap demonstran dan menyerukan agar pemerintah Iran mengedepankan pendekatan yang menahan diri serta menghormati hak-hak dasar warga negara.
“(Guterres) Terkejut oleh laporan aksi kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh otoritas Iran terhadap para demonstran,” kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam pernyataannya.
Seruan tersebut mencerminkan meningkatnya perhatian komunitas internasional terhadap eskalasi kekerasan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Menurut PBB, penanganan unjuk rasa dengan kekuatan yang berlebihan berisiko memperburuk krisis kemanusiaan serta memperdalam jurang ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Dujarric menambahkan bahwa Guterres mendesak otoritas Iran untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merespons situasi yang sensitif. Ia meminta aparat keamanan menghindari tindakan represif yang tidak perlu atau tidak sebanding dengan ancaman yang dihadapi.
“(Guterres) juga menyerukan pemerintah Iran untuk menunjukkan sikap mengendalikan diri dan menahan diri secara maksimal dari penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional,” lanjut Dujarric.
Unjuk rasa di Iran bermula dari protes terhadap memburuknya kondisi ekonomi, termasuk lonjakan harga kebutuhan pokok dan meningkatnya tekanan hidup masyarakat. Namun, dalam waktu singkat, demonstrasi tersebut berkembang menjadi gerakan nasional yang lebih luas, dengan tuntutan perubahan kebijakan dan kritik terhadap sistem pemerintahan teokratis yang telah berkuasa sejak Revolusi Iran 1979.
Situasi di lapangan dilaporkan semakin memburuk seiring meningkatnya bentrokan antara aparat keamanan dan massa. Data yang beredar menyebutkan bahwa jumlah korban tewas telah mencapai sedikitnya 544 orang. Dari angka tersebut, mayoritas merupakan demonstran, sementara sisanya berasal dari unsur aparat keamanan. Selain korban jiwa, ribuan orang dilaporkan mengalami luka-luka dan ditahan selama operasi pengamanan berlangsung.
Laporan dari lembaga pemantau hak asasi manusia menyebutkan bahwa lebih dari 10.600 orang telah ditangkap dalam rangkaian unjuk rasa nasional tersebut. Penangkapan massal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait proses hukum, perlakuan terhadap tahanan, serta akses mereka terhadap bantuan hukum yang adil.
Menanggapi situasi itu, Guterres menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat secara damai merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh setiap negara.
“Semua warga Iran harus dapat menyampaikan keluhan mereka secara damai dan tanpa rasa takut,” demikian pernyataan Guterres yang disampaikan melalui Dujarric.
Ia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan sipil sebagaimana diatur dalam hukum internasional.
“Hak atas kebebasan berekspresi, berasosiasi, dan berkumpul secara damai, sebagaimana diatur dalam hukum internasional, harus sepenuhnya dihormati dan dilindungi,” tegasnya.
Selain isu kekerasan, PBB turut menyoroti pembatasan akses informasi di Iran. Pemadaman layanan internet dan komunikasi seluler sejak 8 Januari malam dinilai memperburuk situasi, karena menghambat arus informasi dan memperbesar risiko pelanggaran HAM yang tidak terpantau.
Guterres menyerukan agar pemerintah Iran segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan konektivitas komunikasi, guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap warga sipil di tengah situasi krisis yang masih berlangsung. []
Siti Sholehah.
