Greenland Pastikan Tak Akan Tunduk pada Ambisi AS
JAKARTA – Pemerintah Greenland menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk upaya pengambilalihan wilayah oleh Amerika Serikat. Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas pernyataan dan ancaman berulang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan keinginannya untuk membawa pulau Arktik tersebut ke bawah kendali Washington.
Dalam pernyataan resminya, pemerintah Greenland menegaskan bahwa rencana atau keinginan Amerika Serikat untuk menguasai wilayahnya tidak dapat diterima dalam kondisi apa pun. Pemerintah wilayah otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark itu menekankan komitmennya untuk tetap mempertahankan kedaulatan Greenland serta memperkuat sistem pertahanan melalui kerja sama dengan NATO.
“Amerika Serikat sekali lagi menegaskan keinginannya untuk mengambil alih Greenland. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh koalisi pemerintahan di Greenland dalam keadaan apa pun,” kata pemerintah wilayah otonom Denmark itu dalam sebuah pernyataan.
Penegasan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik setelah Presiden Donald Trump berulang kali melontarkan pernyataan yang menyinggung kemungkinan pengambilalihan Greenland. Trump bahkan kembali mengisyaratkan penggunaan kekuatan untuk merebut wilayah tersebut, yang dikenal memiliki posisi strategis serta kekayaan sumber daya alam, termasuk mineral penting.
Ancaman terbaru disampaikan Trump pada Jumat malam waktu setempat, ketika ia menyatakan bahwa Amerika Serikat “akan melakukan sesuatu terhadap Greenland, suka atau tidak suka.” Pernyataan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, baik di Greenland sendiri maupun dari negara-negara Eropa.
Sebelumnya, partai-partai politik di Greenland telah menyuarakan sikap bersama yang menolak berada di bawah kendali Amerika Serikat. Penolakan itu ditegaskan oleh para pemimpin lima partai di parlemen Greenland yang menekankan identitas dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat pulau tersebut.
“Kami tidak ingin menjadi warga Amerika, kami tidak ingin menjadi warga Denmark, kami ingin menjadi warga Greenland,” kata para pemimpin dari lima partai di parlemen Greenland.
Pernyataan kolektif tersebut mencerminkan konsensus politik yang kuat di dalam negeri Greenland terkait masa depan wilayah mereka. Meski berstatus wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark, Greenland terus mendorong penguatan kemandirian politik dan keamanan tanpa harus berada di bawah dominasi negara lain.
Di sisi lain, Denmark dan sejumlah negara Eropa menyatakan keterkejutannya atas sikap dan pernyataan Presiden Trump. Greenland dinilai memiliki nilai strategis tinggi karena posisinya yang berada di antara Amerika Utara dan kawasan Arktik. Wilayah ini juga telah lama menjadi kepentingan militer Amerika Serikat, mengingat keberadaan pangkalan militer AS di Greenland sejak Perang Dunia II.
Ketegangan ini mendorong negara-negara Eropa untuk menyusun langkah diplomatik yang lebih terkoordinasi. Upaya tersebut dilakukan untuk merespons sikap Gedung Putih yang menyatakan keinginan membeli Greenland dan menolak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer.
Pemerintah Greenland menegaskan bahwa penguatan pertahanan akan dilakukan dalam kerangka kerja sama internasional, khususnya melalui NATO. Langkah ini dipandang sebagai bentuk perlindungan kedaulatan sekaligus upaya menjaga stabilitas kawasan Arktik yang semakin menjadi sorotan geopolitik global.
Sikap tegas Greenland ini menandai babak baru dalam dinamika politik kawasan Arktik, di mana isu kedaulatan, keamanan, dan persaingan pengaruh antarnegara besar semakin mencuat ke permukaan. []
Siti Sholehah.
