NATO Mulai Kerahkan Pasukan ke Greenland di Tengah Ketegangan Geopolitik
JAKARTA – Ketegangan geopolitik di kawasan Arktik kembali meningkat seiring rencana kedatangan personel militer NATO ke Greenland yang dijadwalkan mulai Kamis (15/01/2026) waktu setempat. Langkah ini dipandang sebagai sinyal kuat konsolidasi keamanan negara-negara Barat di wilayah strategis tersebut, terlebih setelah pertemuan antara pejabat Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland di Washington gagal mencapai kesepakatan mengenai masa depan dan status keamanan pulau Arktik itu.
Greenland, yang merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, selama beberapa tahun terakhir menjadi sorotan dunia internasional. Posisi geografisnya yang strategis, kekayaan sumber daya mineral, serta perannya dalam sistem pertahanan lintang tinggi menjadikan wilayah ini penting dalam persaingan geopolitik global, terutama antara Amerika Serikat, Rusia, dan China.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka telah berulang kali menyatakan ketertarikannya untuk mengambil alih Greenland. Trump beralasan bahwa pulau tersebut memiliki nilai vital bagi kepentingan keamanan nasional AS. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Denmark dan Greenland, yang menegaskan bahwa wilayah itu bukan objek transaksi politik maupun ekonomi.
Dalam perkembangan terbaru, sejumlah negara anggota NATO, yakni Prancis, Swedia, Jerman, dan Norwegia, telah mengumumkan rencana pengiriman personel militer ke ibu kota Greenland, Nuuk. Kehadiran pasukan tersebut disebut akan difokuskan pada misi pengintaian dan latihan militer sebagai bagian dari penguatan kerja sama pertahanan regional.
Wakil Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, mengonfirmasi bahwa kehadiran personel NATO akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Ia menyebut bahwa aktivitas militer akan melibatkan berbagai sarana pendukung.
“Tentara NATO diperkirakan akan lebih banyak hadir di Greenland mulai hari ini dan beberapa hari mendatang. Diperkirakan akan ada lebih banyak penerbangan dan kapal militer,” kata Egede dalam konferensi pers, seraya menambahkan bahwa mereka akan “berlatih”.
Pernyataan Egede menegaskan bahwa pengerahan pasukan tersebut merupakan bagian dari agenda latihan militer dan penguatan pertahanan, meskipun situasi politik yang melatarbelakanginya dinilai sensitif. Pemerintah Greenland berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan dan kedaulatan wilayah di tengah sorotan global.
Presiden Prancis Emmanuel Macron turut menegaskan komitmen negaranya terhadap operasi tersebut. Melalui akun media sosial X, Macron menyampaikan bahwa pengiriman pasukan sudah mulai dilakukan.
“Personel militer Prancis pertama sudah dalam perjalanan. Yang lain akan menyusul,” tulis Macron.
Sementara itu, pemerintah Denmark menegaskan sikap penolakannya terhadap wacana pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyatakan bahwa gagasan tersebut tidak memiliki urgensi dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan.
“Kami tidak berhasil mengubah posisi Amerika. Jelas bahwa presiden memiliki keinginan untuk menaklukkan Greenland,” kata Lokke kepada wartawan, dilansir kantor berita AFP, Kamis (15/01/2026).
Di sisi lain, Presiden Trump dalam pernyataan terbarunya terdengar sedikit lebih lunak, meskipun tetap membuka kemungkinan berbagai opsi. Trump mengakui pentingnya hubungan baik antara Amerika Serikat dan Denmark.
“Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Denmark, dan kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan. Saya pikir sesuatu akan berhasil,” kata Trump tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Kedatangan pasukan NATO ini dinilai sejumlah pengamat sebagai langkah strategis untuk mempertegas posisi Barat di kawasan Arktik, sekaligus merespons meningkatnya dinamika keamanan global. Namun demikian, situasi ini juga berpotensi memperpanjang ketegangan diplomatik, khususnya jika wacana penguasaan wilayah terus disuarakan tanpa kesepakatan multilateral. []
Siti Sholehah.
