Gaji Rp 1,8 Juta Masuk Kategori Miskin dalam Aturan Baru Vietnam

JAKARTA – Pemerintah Vietnam kembali melakukan penyesuaian signifikan terhadap kebijakan sosialnya dengan menetapkan standar kemiskinan nasional terbaru untuk periode 2026 hingga 2030. Kebijakan ini menandai perubahan penting dalam cara negara tersebut mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan kebutuhan hidup warga.

Berdasarkan ketetapan terbaru, warga Vietnam yang memiliki penghasilan per kapita hingga 2.800.000 dong Vietnam (VND) per bulan, atau setara sekitar Rp 1,8 juta, akan dikategorikan sebagai penduduk miskin di wilayah perkotaan. Sementara di wilayah pedesaan, batas pendapatan untuk kategori miskin ditetapkan sebesar 2.200.000 VND per bulan, atau sekitar Rp 1,4 juta.

Penetapan standar kemiskinan terbaru ini mengacu pada Dekrit No. 351/2025/ND-CP yang diterbitkan pemerintah Vietnam pada akhir 2025. Dekrit tersebut mengatur standar kemiskinan multidimensi nasional untuk periode 2026–2030, yang tidak hanya berfokus pada pendapatan, tetapi juga pada akses terhadap berbagai layanan sosial dasar.

Meski demikian, pemerintah Vietnam menegaskan bahwa standar kemiskinan nasional periode sebelumnya, yakni tahun 2022–2025, masih akan diberlakukan hingga 31 Desember 2026. Dengan demikian, standar baru ini secara efektif baru akan digunakan mulai tahun 2027. Masa transisi tersebut dimaksudkan untuk memberikan waktu penyesuaian bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam mempersiapkan kebijakan dan program pendukung.

Jika dibandingkan dengan standar sebelumnya, ambang batas kemiskinan terbaru mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada periode 2022–2025, warga pedesaan dengan pendapatan 1.500.000 VND per bulan dan warga perkotaan dengan pendapatan 2.000.000 VND per bulan sudah dikategorikan miskin. Kenaikan batas ini mencerminkan meningkatnya biaya hidup serta upaya pemerintah Vietnam untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial.

Selain pendapatan, dekrit terbaru juga menetapkan pendekatan multidimensi dalam mengidentifikasi rumah tangga miskin dan hampir miskin. Penilaian tersebut didasarkan pada akses rumah tangga terhadap layanan sosial dasar, seperti lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih dan sanitasi, serta informasi.

Dalam kebijakan ini, terdapat 12 indikator yang digunakan untuk mengukur kekurangan layanan sosial dasar, mulai dari aspek gizi, asuransi kesehatan, tingkat pendidikan orang dewasa, kehadiran anak di sekolah, hingga kualitas dan luas tempat tinggal. Akses terhadap sarana telekomunikasi dan informasi juga menjadi bagian dari indikator penilaian.

Rumah tangga di pedesaan dikategorikan miskin apabila memiliki pendapatan per kapita 2.200.000 VND per bulan atau kurang dan mengalami kekurangan pada tiga indikator atau lebih. Sementara rumah tangga hampir miskin hanya mengalami kekurangan di bawah tiga indikator. Kriteria serupa juga diterapkan di wilayah perkotaan dengan batas pendapatan yang lebih tinggi.

Standar kemiskinan terbaru ini diharapkan menjadi acuan penting dalam pemantauan tingkat kesejahteraan masyarakat Vietnam. Selain itu, kebijakan ini akan digunakan sebagai dasar penentuan kelompok sasaran dalam program pengentasan kemiskinan, jaminan sosial, serta perencanaan kebijakan sosial dan ekonomi nasional di masa mendatang. []

Siti Sholehah.