Kontroversi Kursi Tengah Dubes AS di Kantor Menhan Turki

JAKARTA – Pertemuan antara Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, Tom Barrack, dengan Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler menuai perhatian luas publik dan memicu perdebatan di dalam negeri Turki. Sorotan bukan hanya tertuju pada substansi pertemuan tersebut, melainkan pada simbol visual yang muncul dari dokumentasi resmi yang dirilis Kementerian Pertahanan Turki. Susunan tempat duduk dalam pertemuan itu dinilai sebagian kalangan mencerminkan ketimpangan simbolik dalam hubungan diplomatik.

Dalam foto yang dirilis Kementerian Pertahanan Turki dan dikutip AFP pada Selasa (20/01/2026), terlihat Tom Barrack duduk sendirian di kursi tengah, sementara Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler dan sejumlah pejabat tinggi militer, termasuk Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki, berada di sisi kiri dan kanan. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan Turki di Ankara pada Jumat (16/01/2026).

Barrack, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden AS Donald Trump untuk Suriah, hadir dalam kapasitas resmi sebagai Duta Besar AS. Namun, penempatan posisi duduknya dianggap sebagian pihak terlalu dominan, sehingga memunculkan kesan bahwa pertemuan tersebut dipimpin oleh perwakilan Amerika Serikat di institusi pertahanan negara tuan rumah.

Foto tersebut dengan cepat menyebar luas di media sosial dan memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk politisi lintas partai. Banyak pihak menilai visual pertemuan itu mengandung simbol yang sensitif, terutama mengingat sejarah panjang Turki dan relasinya dengan kekuatan Barat. Kritik tersebut bahkan memunculkan tudingan bahwa Barrack berperilaku layaknya seorang “gubernur kolonial”.

“Apakah orang ini seorang Duta Besar atau seorang gubernur kolonial?” kritik salah satu anggota parlemen Turki, Luftu Turkkan, dari partai sayap kanan IYI, dalam pernyataan via media sosial X.

“Tidak ada yang berhak menggambarkan Turki dalam keadaan tidak berdaya seperti itu,” tegasnya.

Isu ini tidak hanya berkembang di kalangan oposisi, tetapi juga memantik diskusi serius tentang etika diplomasi dan protokol kenegaraan. Para pengamat menilai bahwa dalam hubungan antarnegara, simbol dan gestur visual memiliki makna yang tidak kalah penting dibandingkan isi pertemuan itu sendiri.

Menanggapi kritik yang berkembang, Kementerian Pertahanan Turki memberikan klarifikasi. Pejabat Kemhan menyatakan bahwa pengaturan tempat duduk tersebut bukan perlakuan khusus bagi Barrack dan telah diterapkan pada pertemuan dengan pejabat asing lainnya. Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kritik publik.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa protokol kenegaraan memiliki standar yang jelas dan seharusnya tidak bersifat fleksibel, terutama dalam pertemuan resmi tingkat tinggi. Hal ini ditegaskan oleh Namik Tan, wakil ketua partai oposisi utama CHP sekaligus mantan Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat.

“Kecuali jika mereka yang ditugaskan untuk menangani protokol adalah individu-individu yang kurang memiliki keahlian profesional… mereka diharapkan untuk memahami konvensi negara yang telah ditetapkan,” kata Namik Tan.

Kritik juga datang dari internal Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), partai yang didirikan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Mantan Ketua Parlemen Turki Bulent Arinc menyebut insiden ini sebagai kesalahan protokol yang tidak bisa dianggap sepele.

“Situasi hari ini adalah kesalahan protokol lain yang sulit dibenarkan,” kata mantan ketua parlemen Turki, Bulent Arinc, yang juga salah satu pendiri AKP.

“Meskipun Barrack mungkin diberi tugas khusus oleh Presiden Trump, dia tetaplah Duta Besar AS untuk Ankara, dengan status yang sama seperti utusan asing lainnya. Seorang Duta Besar yang tampak memimpin pertemuan dengan Menteri Pertahanan dan kepala militer tidak sesuai dengan protokol negara,” sebutnya.

“Jika praktik seperti itu telah menjadi kebiasaan, hal itu harus segera ditinjau,” cetus Arinc.

Perdebatan ini menunjukkan betapa pentingnya sensitivitas simbolik dalam hubungan diplomatik, khususnya di negara dengan sejarah dan identitas nasional yang kuat seperti Turki. Di tengah dinamika geopolitik kawasan, setiap detail pertemuan resmi dapat dengan cepat menjadi isu politik yang memengaruhi persepsi publik dan hubungan bilateral. []

Siti Sholehah.