Norwegia Tolak Hadiri Penandatanganan Dewan Perdamaian

OSLO– Pemerintah Norwegia memutuskan untuk tidak mengambil bagian dalam Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Keputusan tersebut disampaikan secara terbuka oleh Kementerian Luar Negeri Norwegia, menyusul undangan resmi dari pemerintahan Trump kepada puluhan negara di dunia untuk bergabung dalam inisiatif internasional tersebut.

Undangan kepada Norwegia muncul di tengah dinamika hubungan diplomatik yang sempat memanas, terutama setelah Presiden Trump mengungkapkan kekecewaannya karena tidak memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun sebelumnya. Trump bahkan sempat menyinggung Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre, meski pemerintah Oslo menegaskan bahwa pemberian Nobel Perdamaian sepenuhnya berada di tangan Komite Nobel yang independen dan tidak memiliki hubungan dengan kebijakan negara.

Menanggapi undangan dari Washington, Menteri Luar Negeri Norwegia, Kristoffer Thoner, menyampaikan bahwa pemerintahnya memilih untuk tidak bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut. Pernyataan itu disampaikan kepada publik pada Rabu (21/01/2026), sebagaimana dilansir AFP.

“Proposal Amerika menimbulkan sejumlah pertanyaan,” kata Thoner dalam pernyataannya.

Menurut Thoner, pemerintah Norwegia menilai masih diperlukan pembahasan yang lebih mendalam terkait konsep, tujuan, serta mekanisme kerja Dewan Perdamaian yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kerja sama internasional, melainkan langkah kehati-hatian dalam menilai sebuah inisiatif global berskala besar.

Dia menambahkan bahwa dibutuhkan “dialog lebih lanjut dengan Amerika Serikat” membahas proposal soal Dewan Perdamaian tersebut.

“Oleh karena itu, Norwegia tidak akan bergabung dengan pengaturan yang diusulkan untuk Dewan Perdamaian, dan oleh karena itu, tidak akan menghadiri seremoni penandatanganan di Davos,” ucap Thoner.

Meski menolak bergabung, Thoner memastikan bahwa hubungan bilateral antara Norwegia dan Amerika Serikat tetap terjaga dengan baik. Norwegia disebut akan terus menjalin kerja sama erat dengan Washington dalam berbagai bidang strategis, termasuk diplomasi dan keamanan internasional.

Dewan Perdamaian yang diprakarsai Trump awalnya dirancang untuk mengawasi proses rekonstruksi Jalur Gaza pasca konflik. Namun, dalam undangan resmi yang dikirimkan kepada sekitar 60 negara, cakupan peran dewan tersebut diperluas. Dewan ini disebut akan terlibat dalam upaya penyelesaian konflik global, tidak terbatas pada wilayah Palestina saja.

Dalam draf piagam pembentukan Dewan Perdamaian, negara-negara yang ingin menjadi anggota permanen diwajibkan memberikan kontribusi sebesar US$ 1 miliar. Masa keanggotaan permanen itu disebut akan berlaku lebih dari tiga tahun, melampaui masa keanggotaan normal yang diatur dalam piagam.

Bagian pembukaan piagam tersebut menyatakan bahwa Dewan Perdamaian bertujuan untuk “mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik”.

Dewan Perdamaian ini direncanakan akan dipimpin langsung oleh Presiden Trump, yang juga akan “secara terpisah menjabat” sebagai perwakilan Amerika Serikat. Sejumlah negara mengonfirmasi telah menerima undangan tersebut, meski tidak semuanya menyatakan kesediaan untuk bergabung.

Prancis, yang dikenal sebagai sekutu lama AS, telah mengindikasikan penolakan. Sejumlah diplomat asing bahkan menilai inisiatif ini berpotensi tumpang tindih atau melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian dunia. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan persetujuannya untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut. []

Siti Sholehah.