Klaim Trump soal Putin Tuai Tanda Tanya
DAVOS – Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait keikutsertaan Rusia dalam Dewan Perdamaian bentukan Washington memicu perhatian dan perdebatan internasional. Trump mengklaim bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menerima undangan untuk bergabung dalam forum tersebut, meskipun pernyataan resmi dari Moskow menunjukkan sikap yang jauh lebih hati-hati.
Klaim itu disampaikan Trump saat berbicara kepada wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/01/2026). Trump menyebut bahwa Putin termasuk di antara para pemimpin dunia yang telah menyatakan kesediaan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagasnya.
“Dia (Putin-red) diundang, dia telah menerimanya,” klaim Trump.
Trump juga menyatakan bahwa dukungan terhadap dewan tersebut datang dari berbagai negara, meski tidak merinci siapa saja yang dimaksud.
“Banyak orang telah menerima,” sebut Trump, merujuk pada sekelompok pemimpin dunia yang sejauh ini masih belum diketahui secara jelas.
Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan sikap resmi Rusia. Dalam rapat kabinet yang digelar di Moskow dan disiarkan televisi pemerintah pada Rabu (21/01/2026), Putin menegaskan bahwa pemerintah Rusia masih berada pada tahap awal pembahasan dan belum mengambil keputusan apa pun terkait undangan tersebut.
“Kementerian Luar Negeri Rusia telah ditugaskan untuk mempelajari dokumen-dokumen yang dikirimkan kepada kita dan berkonsultasi mengenai hal ini dengan mitra-mitra strategis kita,” kata Putin dalam rapat kabinet tersebut.
“Hanya setelah itu, kita dapat menanggapi undangan tersebut,” ujarnya.
Perbedaan pernyataan ini menimbulkan tanda tanya di kalangan diplomat dan pengamat hubungan internasional mengenai sejauh mana keseriusan Rusia untuk terlibat dalam Dewan Perdamaian yang digagas Trump. Dewan ini sejak awal menuai kontroversi, terutama karena keanggotaannya mencakup sejumlah negara dan tokoh yang dinilai memiliki rekam jejak demokrasi yang dipertanyakan.
Menanggapi kritik tersebut, Trump justru menegaskan bahwa inklusivitas menjadi bagian dari pendekatan yang ia ambil.
“Beberapa di antaranya kontroversial, tetapi jika saya menempatkan semua bayi dalam dewan tersebut, itu tidak akan terlalu banyak,” ujar Trump, saat ditanya soal keterlibatan tokoh-tokoh non-demokratis.
Dalam pernyataan terpisah, Putin bahkan menyebut kemungkinan Rusia membayar biaya keanggotaan permanen Dewan Perdamaian yang mencapai US$ 1 miliar dengan memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan oleh Amerika Serikat pada pemerintahan sebelumnya.
Putin mengatakan dana tersebut juga dapat dialokasikan “untuk membangun kembali wilayah yang rusak akibat permusuhan, setelah tercapainya perjanjian damai antara Rusia dan Ukraina”.
Dewan Perdamaian bentukan Trump awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Jalur Gaza pascaperang. Namun, dokumen undangan yang dikirimkan ke sekitar 60 negara memperluas mandat dewan tersebut menjadi forum global untuk penyelesaian konflik internasional.
Dalam draf piagam pembentukannya, Dewan Perdamaian disebut bertujuan “untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik”.
Meski puluhan negara mengakui telah menerima undangan, respons global terbelah. Prancis dan Norwegia secara terbuka menolak bergabung, dengan alasan kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian dapat melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebaliknya, sejumlah negara, termasuk Indonesia, Israel, serta beberapa negara mayoritas Muslim, telah menyatakan kesiapan untuk ikut serta.
Perbedaan sikap ini mencerminkan ketidakpastian masa depan Dewan Perdamaian Trump, sekaligus menyoroti dinamika baru diplomasi global yang dipenuhi kepentingan politik dan strategi kekuasaan. []
Siti Sholehah.
