Bahlil Tegaskan Reshuffle Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA – Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat ke ruang publik. Menanggapi kabar tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keputusan terkait pengangkatan maupun pemberhentian menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden. Menurutnya, para menteri hanya menjalankan tugas sebagai pembantu kepala negara.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/01/2026). Saat itu, Bahlil dimintai tanggapan mengenai isu reshuffle yang disebut-sebut akan dilakukan pada Februari mendatang. Dalam isu tersebut, nama Bahlil dikabarkan masuk dalam daftar menteri yang berpotensi digeser, dengan kemungkinan menempati posisi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) atau Menteri Koordinator Perekonomian.

Menanggapi spekulasi tersebut, Bahlil memilih bersikap normatif dan menekankan prinsip dasar sistem pemerintahan. “Kita sebagai menteri itu kan pembantu presiden,” kata Bahlil.

Ia menegaskan bahwa reshuffle kabinet bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan atau dipengaruhi oleh menteri. Menurut Bahlil, kewenangan tersebut merupakan hak konstitusional Presiden sebagai kepala pemerintahan. “Yang namanya pembantu presiden, mengangkat, memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden,” sambungnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan sikap Bahlil agar isu reshuffle tidak ditarik ke ranah spekulasi personal. Ia menekankan bahwa fokus seorang menteri seharusnya tetap pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai mandat yang diberikan Presiden.

Isu perombakan kabinet belakangan kembali ramai diperbincangkan seiring dengan dinamika politik dan evaluasi kinerja pemerintahan. Sejumlah nama menteri disebut-sebut berpotensi mengalami pergeseran posisi, termasuk Bahlil. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Presiden terkait rencana tersebut.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga turut menanggapi kabar reshuffle kabinet. Prasetyo menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat. “Reshuffle kabinet? Belum, belum. Belum ada,” kata Prasetyo usai rapat bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19).

Pernyataan Prasetyo tersebut memperkuat bahwa isu reshuffle masih sebatas spekulasi. Pemerintah menegaskan belum ada keputusan resmi yang diambil terkait perubahan susunan kabinet.

Dalam konteks pemerintahan, reshuffle kerap dipandang sebagai langkah strategis Presiden untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja kabinet. Namun, para pejabat pemerintah mengingatkan bahwa isu tersebut sebaiknya disikapi secara proporsional dan tidak berlebihan.

Bahlil sendiri menegaskan komitmennya untuk tetap fokus menjalankan tugas di Kementerian ESDM. Ia menilai, selama belum ada keputusan resmi dari Presiden, seluruh menteri tetap berkewajiban bekerja maksimal melayani kepentingan negara dan masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah berharap perhatian publik tidak teralihkan oleh isu perombakan kabinet, melainkan tetap tertuju pada program-program strategis yang sedang dijalankan, termasuk di sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi tanggung jawab Bahlil saat ini. []

Siti Sholehah.