Kroasia Enggan Ikut Dewan Perdamaian AS, Ini Alasannya
JAKARTA — Pemerintah Kroasia mengambil sikap berhati-hati terhadap inisiatif geopolitik terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Perdana Menteri Kroasia Andrej Plenkovic menegaskan bahwa negaranya untuk sementara waktu tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk Washington, sembari menunggu sikap resmi dan penyelarasan kebijakan Uni Eropa (UE).
Pernyataan tersebut disampaikan Plenkovic setelah pemerintahannya melakukan kajian awal terhadap lembaga internasional baru yang diperkenalkan Trump dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pekan lalu. Dewan tersebut diluncurkan dengan klaim sebagai forum kerja sama global untuk isu perdamaian dan rekonstruksi pascakonflik.
“Setelah analisis menyeluruh, posisi pemerintah… adalah bahwa saat ini Kroasia tidak akan bergabung dengan ‘Dewan Perdamaian’ karena sejumlah alasan,” kata Plenkovic, seperti dilansir AFP, Kamis (29/01/2026).
Plenkovic belum merinci secara terbuka alasan di balik keputusan tersebut. Namun ia menegaskan penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah pemerintah menyelesaikan evaluasi internal terhadap berbagai aspek dari proposal tersebut. Pada awal Januari, Kroasia termasuk salah satu negara yang menerima undangan resmi untuk bergabung dengan lembaga baru yang diinisiasi oleh Trump.
Menurut Plenkovic, keputusan untuk menunda keikutsertaan juga dilandasi oleh kebutuhan untuk menunggu sikap bersama Uni Eropa. Kroasia, sebagai anggota UE, menilai penting adanya keselarasan kebijakan luar negeri di tingkat regional, terutama dalam menghadapi inisiatif global yang berpotensi berdampak luas.
Ia mengatakan Zagreb masih “menilai aspek hukum dan aspek lain dari proposal tersebut”, termasuk implikasi politik, mandat kelembagaan, serta potensi tumpang tindih dengan organisasi internasional yang telah ada.
Isu ini juga dibahas dalam pertemuan antara Plenkovic dan Presiden Kroasia Zoran Milanovic pada Rabu (28/01/2026). Milanovic menilai undangan tersebut tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh pemerintah dan harus terlebih dahulu dikaji oleh Dewan Keamanan Nasional Kroasia.
Sikap kehati-hatian Kroasia sejalan dengan keraguan yang juga disampaikan oleh sejumlah sekutu utama Amerika Serikat. Negara-negara seperti Prancis dan Inggris sebelumnya menyatakan belum sepenuhnya yakin terhadap tujuan, struktur, dan peran Dewan Perdamaian yang diusulkan Trump.
Trump sendiri memperkenalkan Dewan Perdamaian dalam pidatonya di Davos, didampingi oleh pemimpin dan pejabat dari 19 negara yang naik ke panggung untuk menandatangani piagam pendirian lembaga tersebut. Awalnya, dewan ini disebut akan berfokus pada pengawasan pembangunan kembali Jalur Gaza pascakonflik.
Namun, isi piagam pendirian yang dipublikasikan kemudian menunjukkan bahwa peran dewan tersebut tidak dibatasi hanya pada Palestina. Sebaliknya, mandatnya bersifat global dan mencakup isu-isu perdamaian internasional secara luas. Hal inilah yang memicu kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian berpotensi menjadi tandingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Bagi Kroasia, keberadaan lembaga baru yang berpotensi menyaingi PBB menimbulkan pertanyaan serius mengenai legitimasi, efektivitas, serta dampaknya terhadap tatanan multilateralisme yang selama ini menjadi pijakan kebijakan luar negeri Uni Eropa.
Meski menolak bergabung untuk saat ini, Plenkovic tidak menutup pintu dialog. Pemerintah Kroasia menegaskan akan terus memantau perkembangan dan berdiskusi dengan mitra-mitra Eropa sebelum mengambil keputusan lanjutan.
Keputusan Zagreb mencerminkan sikap hati-hati negara-negara Eropa dalam merespons inisiatif unilateral di tengah situasi geopolitik global yang semakin kompleks, terutama ketika ketegangan internasional dan konflik bersenjata masih berlangsung di berbagai kawasan dunia. []
Siti Sholehah.
