Warga Gaza Gantungkan Asa pada Pembukaan Perlintasan

JAKARTA – Setelah berbulan-bulan hidup dalam keterisolasian akibat perang berkepanjangan, warga Palestina di Jalur Gaza kembali menaruh harapan besar pada rencana pembukaan perlintasan Rafah. Perlintasan di wilayah selatan Gaza tersebut selama bertahun-tahun menjadi satu-satunya jalur keluar-masuk yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Israel, sekaligus simbol keterhubungan warga Gaza dengan dunia luar.

Harapan itu sempat terputus total pada Mei 2024, ketika militer Israel mengambil alih perlintasan Rafah dan menutup wilayah Gaza hampir sepenuhnya. Sejak saat itu, perlintasan hanya dibuka secara terbatas dan sporadis, terutama untuk evakuasi medis dalam jumlah sangat terbatas. Kondisi ini membuat ribuan warga Gaza terjebak tanpa kepastian, baik mereka yang ingin keluar untuk berobat maupun yang ingin kembali ke wilayah asalnya.

Rencana pembukaan kembali Rafah menguat setelah Israel mengumumkan telah menemukan jenazah sandera terakhir di Gaza. Bagi warga Palestina, kabar tersebut bukan sekadar perkembangan politik, tetapi juga sinyal bahwa situasi dapat bergerak menuju fase transisi.

“Perlintasan ini perlu dibuka agar orang-orang merasakan adanya perubahan dan transisi,” ujar Mustafa Ibrahim. “Sejauh ini Israel hanya mengizinkan truk bantuan dalam jumlah terbatas, orang-orang yang terjebak di luar Gaza ingin kembali, dan ribuan korban luka serta orang sakit sangat membutuhkan perjalanan ke luar negeri untuk mendapat pengobatan.”

Pembukaan Rafah disebut menjadi bagian dari langkah lanjutan dalam kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat antara Israel dan Hamas. Meski demikian, bagi warga Gaza, kabar semacam ini bukanlah hal baru. Janji pembukaan Rafah kerap muncul, menyebar cepat di tengah masyarakat, dan selalu menumbuhkan harapan—yang kerap pula berujung kekecewaan.

Lebih dari dua tahun perang telah meninggalkan dampak kemanusiaan yang luar biasa. Puluhan ribu orang dilaporkan tewas, sementara wilayah Gaza mengalami kehancuran besar-besaran. Dalam kondisi tersebut, kebebasan bergerak menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar persoalan politik.

“Kami menginginkan kebebasan untuk bergerak, baik untuk keluar maupun masuk (wilayah ini). Kami ingin warga Palestina yang ingin kembali dapat melakukannya,” kata Shaiman Rashwan. “Kami menginginkan kehidupan yang normal. Ini adalah hak paling dasar dari setiap rakyat dan setiap bangsa.”

Bagi sebagian warga, pembukaan Rafah juga memunculkan dilema personal. Hamed Hamdi, seorang insinyur sipil yang kini tinggal di tenda setelah rumahnya hancur, mengaku bimbang menentukan pilihan masa depan keluarganya.

“Haruskah saya meninggalkan Gaza dan pergi ke tempat lain demi menyelamatkan anak-anak saya dari hidup di tenda, menerima pendidikan yang terputus-putus, serta mengakses layanan kesehatan yang bahkan tidak memenuhi kebutuhan paling dasar?” ujarnya. “Atau haruskah saya tetap tinggal di negara saya untuk membantu membangunnya kembali bersama para ahli lainnya dan mencoba menciptakan harapan baru dari puing-puing yang ada?”

Meski pembukaan Rafah kembali digaungkan, prosesnya dipastikan tidak akan mudah. Hingga kini belum ada kejelasan mengenai waktu pasti maupun mekanisme teknis bagi warga yang akan melintas. Israel menyatakan perlintasan hanya akan dibuka untuk pejalan kaki dengan mekanisme pemeriksaan ketat. Di sisi lain, Hamas menegaskan perlintasan seharusnya dibuka dua arah tanpa pembatasan.

Komite Palestina yang menangani administrasi harian Gaza menyatakan kesiapan untuk mulai mengelola perlintasan, namun masih menunggu kepastian teknis dan politik. Selain itu, infrastruktur Rafah sendiri dilaporkan membutuhkan pembangunan kembali sebelum dapat beroperasi secara normal.

Bagi warga Gaza, Rafah kini bukan sekadar perlintasan fisik, melainkan simbol kebebasan yang telah lama direnggut. Pembukaannya, meski terbatas, dipandang sebagai secercah harapan di tengah krisis kemanusiaan yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. []

Siti Sholehah.