Pentagon Tegaskan Kesiapan Militer AS Hadapi Iran

WASHINGTON DC — Pemerintah Amerika Serikat kembali mengirimkan sinyal keras kepada Iran di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan kesiapan penuh militer negaranya untuk melaksanakan setiap kebijakan yang diputuskan Presiden Donald Trump terkait Iran, termasuk kemungkinan langkah militer.

Pernyataan tersebut disampaikan Hegseth dalam rapat kabinet yang digelar di Gedung Putih pada Kamis (29/01/2026), saat Presiden Trump menanyakan perkembangan terkini mengenai situasi Iran. Penegasan itu muncul di tengah pengerahan besar-besaran kekuatan militer AS ke kawasan Timur Tengah, yang dinilai sebagai bentuk tekanan strategis terhadap Teheran.

“Mereka (Iran-red) seharusnya tidak mengupayakan kemampuan nuklir. Kita akan siap melaksanakan apa pun yang diharapkan Presiden dari Departemen Perang,” kata Hegseth.

Istilah “Departemen Perang” yang digunakan Hegseth merujuk pada sebutan tidak resmi Departemen Pertahanan AS di bawah pemerintahan Trump. Meski menunjukkan sikap tegas, para pejabat AS menyebut Trump hingga kini masih menimbang berbagai opsi yang tersedia dan belum mengambil keputusan final mengenai kemungkinan serangan terhadap Iran.

Ketegangan antara Washington dan Teheran dilaporkan meningkat tajam setelah aparat keamanan Iran melakukan penindakan keras terhadap gelombang demonstrasi antipemerintah yang meluas di sejumlah wilayah negara tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, unjuk rasa yang dipicu oleh tekanan ekonomi dan pembatasan kebebasan politik itu berujung bentrokan berdarah. Ribuan demonstran dilaporkan tewas akibat tindakan represif aparat keamanan Iran.

Presiden Trump sebelumnya telah berulang kali menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah Iran. Ia menyatakan Amerika Serikat tidak akan tinggal diam jika otoritas Teheran terus melakukan kekerasan terhadap warganya sendiri. Namun, setelah aksi protes besar-besaran tersebut mereda, belum terlihat langkah konkret AS selain peningkatan tekanan diplomatik dan militer.

Selain isu hak asasi manusia, program nuklir Iran tetap menjadi sumber utama kekhawatiran Washington. Trump menegaskan bahwa AS akan bertindak tegas jika Iran melanjutkan pengembangan kemampuan nuklirnya. Pernyataan ini merujuk pada serangan udara besar-besaran yang dilakukan militer AS bersama Israel terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun lalu—sebuah operasi yang disebut sebagai pengeboman terbesar terhadap infrastruktur nuklir Teheran sepanjang sejarah konflik kedua negara.

Menanggapi ancaman tersebut, Iran menyampaikan sikap perlawanan terbuka. Panglima militer Iran, Amir Hatami, menegaskan bahwa negaranya siap memberikan balasan keras terhadap setiap serangan yang diarahkan ke wilayah Iran.

“Sesuai dengan ancaman yang kita hadapi, mempertahankan dan meningkatkan keunggulan strategis untuk pertempuran cepat dan respons yang menghancurkan terhadap invasi apa pun… selalu ada dalam agenda militer,” tegas Hatami.

Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa militer negara tersebut telah menambah sekitar 1.000 unit drone baru ke dalam kekuatan tempurnya. Langkah ini dinilai sebagai upaya Teheran memperkuat kemampuan pertahanan dan serangan jarak jauh di tengah meningkatnya tekanan internasional.

Para pengamat menilai situasi ini berpotensi memperburuk stabilitas kawasan Timur Tengah. Pengerahan militer AS, dikombinasikan dengan sikap keras Iran, dinilai meningkatkan risiko salah perhitungan yang dapat memicu konflik terbuka. Meski demikian, hingga saat ini jalur diplomasi masih dinyatakan terbuka, meskipun peluang dialog dinilai semakin menyempit.