Mantan Menteri Kehakiman China Dibui Seumur Hidup dalam Kasus Korupsi

JAKARTA – Upaya pemerintah China dalam menegakkan disiplin internal dan memberantas korupsi kembali ditunjukkan melalui vonis berat terhadap mantan pejabat tinggi negara. Mantan Menteri Kehakiman China, Tang Yijun, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah dinyatakan terbukti menerima suap dalam jumlah besar selama masa pengabdiannya di pemerintahan.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Rakyat Menengah Xiamen di Provinsi Fujian dalam sidang yang digelar pada Senin (02/02/2026) waktu setempat. Vonis ini dilaporkan secara resmi oleh stasiun televisi pemerintah China, CCTV, dan dikutip oleh kantor berita Reuters pada Selasa (03/02/2026).

Dalam amar putusannya, pengadilan menyatakan bahwa Tang secara ilegal menerima harta senilai lebih dari 137 juta yuan atau setara sekitar Rp 330 miliar. Praktik suap tersebut dilakukan dalam rentang waktu panjang, yakni sejak 2006 hingga 2022, dengan memanfaatkan jabatannya di berbagai posisi strategis pemerintahan.

Pengadilan mengungkapkan bahwa Tang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memberikan keuntungan kepada sejumlah pihak, baik individu maupun entitas, di berbagai sektor. Fasilitas yang diberikan meliputi proses pencatatan perusahaan, pembelian kembali lahan, pengurusan pinjaman bank, hingga intervensi dalam penanganan perkara hukum.

“Tindakan Tang merupakan kejahatan penyuapan,” kata pengadilan dalam putusannya. Disebutkan pula bahwa nilai suap yang diterima tergolong “sangat besar” dan telah menyebabkan “kerugian yang sangat serius” bagi kepentingan negara dan rakyat.

Selain hukuman penjara seumur hidup, Tang juga dijatuhi sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik seumur hidup serta penyitaan seluruh harta pribadinya. Langkah tersebut, menurut laporan CCTV, merupakan bagian dari pendekatan tegas otoritas peradilan China terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara.

Tang Yijun yang kini berusia 64 tahun dikenal sebagai birokrat senior dengan perjalanan karier panjang di lingkungan Partai Komunis China. Ia mengawali kiprahnya di Provinsi Zhejiang, tempat ia mengabdi lebih dari tiga dekade hingga mencapai posisi wakil kepala Partai Komunis di wilayah tersebut. Kariernya kemudian berlanjut dengan penunjukan sebagai gubernur Provinsi Liaoning sebelum akhirnya dipercaya menjabat Menteri Kehakiman pada tahun 2020.

Namun, reputasi tersebut runtuh setelah Tang resmi berada di bawah penyelidikan pada April 2024. Ia dicurigai melakukan pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum, istilah yang lazim digunakan pemerintah China untuk merujuk pada praktik korupsi. Pada tahun yang sama, Tang dikeluarkan dari keanggotaan Partai Komunis China.

Vonis terhadap Tang muncul di tengah kampanye anti-korupsi besar-besaran yang terus digencarkan Presiden China Xi Jinping. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah pejabat tinggi dilaporkan terseret penyelidikan, menandakan bahwa upaya pembersihan internal masih terus berlangsung.

Sebelumnya, badan pengawas anti-korupsi China mengumumkan pembukaan penyelidikan terhadap Wang Xiangxi, Menteri Manajemen Darurat, sebuah kasus langka yang melibatkan menteri aktif. Selain itu, otoritas China juga menyebutkan bahwa jenderal senior Zhang Youxia tengah diselidiki, yang disebut sebagai salah satu pembersihan paling menonjol dalam jajaran kepemimpinan militer China.

Rentetan kasus ini menunjukkan komitmen pemerintah China untuk menindak tegas praktik korupsi, termasuk terhadap pejabat tingkat tinggi, sebagai bagian dari agenda reformasi tata kelola negara. []

Siti Sholehah.