Vietnam Anggap AS Ancaman di Balik Kemitraan Strategis

JAKARTA – Sebuah dokumen internal militer Vietnam yang bocor ke publik mengungkap sikap kewaspadaan tinggi Hanoi terhadap Amerika Serikat, meskipun hubungan diplomatik kedua negara telah ditingkatkan ke level tertinggi. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Vietnam masih memandang Amerika Serikat sebagai potensi ancaman strategis, terutama terkait kemungkinan intervensi politik dan militer yang dapat mengguncang stabilitas internal negara tersebut.

Laporan ini dipublikasikan oleh The 88 Project, organisasi pemantau hak asasi manusia yang fokus pada situasi politik di Vietnam. Dokumen yang dianalisis disebut berasal dari Kementerian Pertahanan Vietnam dan disusun pada Agustus 2024. Salah satu poin utama dokumen tersebut adalah kekhawatiran terhadap skenario yang disebut sebagai “Rencana Invasi AS Kedua”.

Dokumen itu menilai bahwa Amerika Serikat memiliki kecenderungan melakukan agresi, baik melalui jalur militer konvensional maupun strategi nonkonvensional, termasuk perang informasi dan dukungan terhadap gerakan oposisi. Meski disebutkan bahwa risiko konflik terbuka masih relatif kecil, para perencana militer Vietnam menegaskan perlunya kewaspadaan berkelanjutan.

“Karena sifat agresif Amerika Serikat, kita perlu tetap waspada untuk mencegah AS dan sekutunya ‘menciptakan dalih’ guna melancarkan invasi ke negara kita,” demikian bunyi dokumen tersebut.

Koordinator The 88 Project, Ben Swanton, menyatakan pandangan ini bukan sekadar sikap kelompok tertentu dalam pemerintahan Vietnam. “Ada konsensus di seluruh pemerintahan dan di berbagai kementerian,” kata Swanton. “Ini bukan sekadar pandangan kelompok pinggiran atau unsur paranoid di dalam partai atau pemerintahan.”

Kekhawatiran utama Vietnam bukan hanya serangan militer, melainkan potensi intervensi asing yang memicu ketidakstabilan politik internal, yang mereka sebut sebagai “revolusi warna”. Contoh-contoh seperti Revolusi Oranye di Ukraina dan Revolusi Kuning di Filipina disebut sebagai preseden yang dianggap mengancam kelangsungan kekuasaan Partai Komunis Vietnam.

Situasi ini menjadi paradoks tersendiri, mengingat pada 2023 Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani Kemitraan Strategis Komprehensif dengan Vietnam. Kesepakatan tersebut menempatkan AS sejajar dengan Rusia dan Cina sebagai mitra strategis utama Hanoi. Namun, dokumen militer Vietnam justru menilai Washington berupaya menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan HAM untuk secara bertahap mengubah sistem politik Vietnam.

“Rencana Invasi AS Kedua memberikan salah satu gambaran paling jernih sejauh ini tentang kebijakan luar negeri Vietnam,” tulis Swanton. “Dokumen ini menunjukkan bahwa alih-alih memandang AS sebagai mitra strategis, Hanoi melihat Washington sebagai ancaman eksistensial dan tidak berniat bergabung dalam aliansi anti-Cina.”

Pengamat dari ISEAS Yusof Ishak Institute, Nguyen Khac Giang, menilai dokumen ini mencerminkan ketegangan internal dalam elite politik Vietnam. “Militer tidak pernah benar-benar nyaman melangkah maju dengan Kemitraan Strategis Komprehensif bersama Amerika Serikat,” ujarnya.

Sementara itu, profesor National War College, Zachary Abuza, menilai trauma sejarah perang Vietnam masih membekas kuat. Ia menyebut ketakutan terbesar elite Vietnam bukan berasal dari Cina, melainkan potensi campur tangan AS dalam dinamika politik domestik. “Cina tidak menimbulkan ancaman eksistensial bagi Partai Komunis Vietnam,” kata Abuza.

Hingga kini, Kementerian Luar Negeri Vietnam belum memberikan tanggapan resmi atas bocornya dokumen tersebut. Di sisi lain, Departemen Luar Negeri AS menegaskan kembali komitmennya terhadap kemitraan dengan Vietnam dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Di tengah ketergantungan ekonomi Vietnam terhadap pasar AS dan hubungan dagang erat dengan Cina, Hanoi terus berada dalam posisi diplomasi yang serba hati-hati. Dokumen ini memperlihatkan bagaimana Vietnam berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, stabilitas politik, dan kewaspadaan keamanan nasional. []

Siti Sholehah.