Insiden Salat Berjemaah di Sydney Picu Kecaman Komunitas Muslim
JAKARTA – Ketegangan antara aparat kepolisian dan kelompok masyarakat kembali mencuat di Australia menyusul insiden yang terjadi di pusat kota Sydney. Sejumlah pemimpin dan organisasi Muslim menyuarakan kecaman keras terhadap tindakan kepolisian New South Wales (NSW) yang dinilai mengganggu kebebasan beribadah saat sekelompok umat Muslim tengah melaksanakan salat Magrib berjemaah di depan gedung Sydney Town Hall, Senin malam (09/02/2026).
Insiden tersebut terekam dalam beberapa video yang kemudian menyebar luas di media sosial. Dalam rekaman itu, terlihat aparat kepolisian secara fisik memindahkan dua orang pria yang sedang berada di barisan depan jemaah. Meski demikian, sebagian jemaah lainnya tetap melanjutkan salat hingga selesai di tengah situasi yang dinilai tidak kondusif.
Peristiwa ini terjadi bersamaan dengan aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar ribuan warga di pusat kota Sydney. Massa berkumpul untuk menyuarakan penolakan terhadap kunjungan Presiden Israel, Isaac Herzog, yang datang ke Australia atas undangan pemerintah setempat. Unjuk rasa tersebut kemudian berkembang menjadi bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan.
Sejumlah organisasi Muslim ternama di Australia, seperti Australian National Imam Council (ANIC), Lebanese Muslim Association, serta Islamophobia Register Australia, menilai tindakan polisi sebagai bentuk pelecehan terhadap hak beragama. Dalam pernyataan bersama yang diterima ABC Indonesia, mereka menegaskan bahwa insiden tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.
“Rekaman tersebut, yang kini telah beredar luas dan dilaporkan kepada Islamophobia Register Australia, menunjukkan umat Muslim dilecehkan saat menjalankan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar: hak untuk beribadah dengan bebas dan damai,” bunyi pernyataan tersebut.
“Tidak ada pembenaran bagi polisi untuk mengganggu salat dengan cara yang agresif, menghina, atau diskriminatif.”
“Perilaku ini sangat mengganggu dan merupakan kegagalan besar dalam standar kepolisian, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama.”
Presiden ANIC, Sheikh Shadi Asuleiman, juga menyampaikan kemarahan komunitas Muslim terhadap insiden tersebut. Ia menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban dari kepolisian serta pemerintah negara bagian NSW.
“Kami sangat terkejut dan marah atas rekaman video semalam yang menunjukkan sekelompok jemaah sedang beribadah dengan damai, kemudian didorong dan diperlakukan secara kasar oleh kepolisian New South Wales saat sedang salat dengan tenang,” ujar Sheikh Shadi Asuleiman dalam keterangan pers, Selasa (10/02/2026).
“Hal ini sangat menyedihkan, tidak dapat diterima, dan tidak mencerminkan Australia yang kita kenal dan nilai-nilai yang kita junjung tinggi.”
“Kemarahan dan keprihatinan mendalam ini dirasakan oleh lebih dari 1 juta Muslim Australia dan banyak pemimpin agama lainnya di seluruh Australia.”
Di sisi lain, pihak kepolisian NSW menyatakan bahwa tindakan aparat di lapangan dilakukan demi menjaga ketertiban umum. Aparat mengklaim menghadapi situasi yang memanas ketika sebagian massa berupaya melanggar ketentuan rute demonstrasi yang telah ditetapkan.
Asisten Komisaris Peter McKenna menyebut para petugas mengalami ancaman dan serangan fisik dalam sejumlah bentrokan. Ia mengatakan aparat terpaksa membentuk barikade untuk membubarkan massa demi menjaga keselamatan publik.
Komisaris Polisi NSW, Mal Lanyon, juga membela langkah jajarannya. Menurutnya, polisi menghadapi kerumunan yang marah dan agresif, sehingga harus mengambil tindakan cepat untuk mencegah eskalasi kekerasan. Ia menegaskan bahwa rekaman kamera tubuh petugas akan ditinjau guna memastikan prosedur telah dijalankan dengan benar.
Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan keprihatinannya atas insiden yang berujung bentrokan tersebut. Ia menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus dijalankan secara damai dan sesuai aturan demi menjaga keselamatan semua pihak.
Insiden ini pun memicu perdebatan luas di Australia mengenai batas kewenangan aparat, kebebasan beragama, serta penanganan aksi protes di ruang publik. []
Siti Sholehah.
