Bahlil Kaji Setop Ekspor Timah demi Hilirisasi
JAKARTA – Pemerintah membuka peluang penghentian ekspor bahan mentah untuk komoditas mineral tambahan, termasuk timah, sebagai bagian dari strategi memperkuat hilirisasi industri dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan tersebut sedang dalam tahap kajian.
“Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (15/02/2026).
Menurut Bahlil, langkah pembatasan ekspor bahan mentah bukan sekadar kebijakan protektif, melainkan bagian dari upaya membangun struktur ekonomi yang lebih kokoh melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Pemerintah menilai praktik ekspor bahan mentah selama ini belum memberikan manfaat optimal terhadap penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan pendapatan negara.
Ia mencontohkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang diterapkan pada 2018-2019. Kebijakan tersebut, kata dia, terbukti mendorong lonjakan signifikan pada nilai ekspor produk turunan nikel beberapa tahun setelahnya.
“Total ekspor nikel kita tahun 2018-2019 itu hanya US$ 3,3 miliar. Dan kemudian begitu kita melarang ekspor, di 2024 itu total ekspor kita sudah mencapai US$ 34 miliar. 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun. Inilah kemudian yang menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan lapangan pekerjaan,” ungkapnya.
Pemerintah berharap skema serupa dapat diterapkan pada komoditas lain, termasuk timah, agar industri pengolahan dan pemurnian tumbuh di dalam negeri. Dengan demikian, produk yang diekspor bukan lagi bahan mentah, melainkan barang setengah jadi atau jadi dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
Bahlil juga mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi pada pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Indonesia.
“Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri,” sambung Bahlil.
Sejalan dengan agenda tersebut, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional tahun 2026 dengan total nilai investasi mencapai Rp 618 triliun. Proyek-proyek itu mencakup sektor strategis seperti hilirisasi bauksit, nikel, gasifikasi batubara, hingga pembangunan kilang minyak.
Produk hasil hilirisasi ditargetkan mampu menggantikan barang impor, sehingga memperkuat ketahanan industri domestik. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi bagi investor nasional dan lembaga perbankan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek tersebut.
“Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri,” pungkasnya.
Dalam proyeksi jangka panjang hingga 2040, program hilirisasi diperkirakan mampu mendatangkan investasi hingga US$ 618 miliar. Dari total tersebut, sekitar US$ 498,4 miliar berasal dari subsektor mineral dan batubara, sementara US$ 68,3 miliar dari sektor minyak dan gas bumi.
Selain investasi, hilirisasi diproyeksikan mendorong ekspor hingga US$ 857,9 miliar, berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$ 235,9 miliar, serta menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja. Pemerintah optimistis kebijakan ini menjadi fondasi penting bagi transformasi ekonomi nasional berbasis nilai tambah. []
Siti Sholehah.
