11 Orang Tewas Saat AS Lancarkan Serangan ke Kapal Diduga Narkoba
WASHINGTON DC — Aksi militer Amerika Serikat (AS) yang baru-baru ini menargetkan kapal-kapal di perairan internasional kembali menarik perhatian global. Dalam sebuah operasi yang melibatkan tiga serangan di Samudra Pasifik bagian timur dan Laut Karibia, 11 orang tewas akibat serangan udara yang menimpa kapal-kapal yang disebut oleh pihak AS sebagai kapal yang “diduga menyelundupkan narkoba.”
Menurut pernyataan resmi dari Komando Selatan AS, operasi itu dijalankan pada Senin malam oleh pasukan militer Amerika, dan menyasar dua kapal di Pasifik Timur serta satu kapal di Laut Karibia. “Empat orang di kapal pertama di Pasifik Timur, empat orang di kapal kedua di Pasifik Timur, dan tiga orang di kapal ketiga di Karibia. Tidak ada pasukan militer AS yang terluka,” ujar pihak Komando Selatan.
Dalam keterangan resmi juga dirilis cuplikan video yang memperlihatkan ketiga kapal sebelum dihantam serangan. Dua kapal tampak dalam keadaan diam di perairan ketika serangan terjadi, sementara kapal ketiga masih melaju. Rekaman itu menunjukkan beberapa orang bergerak di atas kapal sebelum ledakan terdengar.
Operasi ini bagian dari kampanye yang lebih luas yang diluncurkan sejak September 2025, ketika pemerintahan Presiden Donald Trump memperluas penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi apa yang disebutnya “teroris narkoba” dan para penyelundup di rute perdagangan narkotika laut. Selama beberapa bulan terakhir, ratusan serangan terhadap kapal kecil telah dilaporkan, dengan jumlah korban tewas yang terus meningkat.
Pihak militer mengklaim operasi ini sah karena berdasarkan informasi intelijen yang menunjukkan kapal-kapal tersebut sedang melintasi jalur perdagangan narkoba yang diketahui. Namun hingga kini, pihak AS belum secara terbuka menunjukkan bukti fisik yang membuktikan keterlibatan kapal-kapal itu dalam aktivitas narkoba. Tantangan bukti ini menjadi salah satu sorotan dalam diskusi tentang operasi semacam ini.
Kebijakan penggunaan serangan langsung terhadap kapal kecil yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba ini menuai reaksi beragam. Di satu sisi, pemerintah AS menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menekan aliran narkoba yang berdampak pada krisis kesehatan dan keselamatan di dalam negeri. Di sisi lain, para pengamat hukum internasional dan kelompok hak asasi manusia mempertanyakan legalitas dan etika dari operasi semacam itu, terutama mengingat bahwa beberapa serangan sebelumnya dilakukan tanpa proses hukum dan dalam kondisi di mana kapal dan awaknya belum terbukti secara sah terlibat dalam kejahatan berat.
Banyak pihak juga menyoroti bahwa perairan internasional memiliki aturan ketat dalam hukum maritim internasional, termasuk prinsip penghormatan terhadap kedaulatan serta hak atas proses hukum sebelum tindakan militer dilakukan. Kritik tersebut menekankan bahwa meskipun tujuan untuk memutus produksi, distribusi, dan pemasukan narkoba ke AS bisa dimaklumi, pendekatan dengan senjata berat di laut tanpa bukti kuat berpotensi memperburuk ketegangan geopolitik dan menimbulkan korban sipil tanpa kejelasan hukum.
Sementara itu, pemerintah AS tetap menegaskan bahwa operasi ini dijalankan untuk menjaga keamanan nasional dan menghentikan aktivitas lapis bawah yang diklaim mendukung krisis narkoba. Namun, respons dari berbagai negara dan kelompok internasional menunjukan dinamika ketegangan yang lebih luas dalam penggunaan kekuatan militer di luar batas wilayah nasional, apalagi ketika bukti keterlibatan jelas belum ditampilkan. []
Siti Sholehah.
