Sanae Takaichi Resmi Lanjutkan Jabatan PM Jepang

JAKARTA – Pemimpin Partai berkuasa Jepang, Sanae Takaichi, resmi kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang setelah meraih kemenangan meyakinkan dalam pemilihan umum terbaru. Pengangkatan kembali tersebut berlangsung sekitar 10 hari setelah partainya mencatat hasil dominan dalam pemilu majelis rendah yang digelar lebih awal.

Berdasarkan laporan AFP pada Rabu (18/02/2026), Takaichi sebelumnya mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan perdana menteri Jepang pada Oktober lalu. Dalam pemilu mendadak 8 Februari, partainya berhasil mengamankan mayoritas dua pertiga kursi di majelis rendah, memperkuat posisi politiknya di parlemen.

Kemenangan tersebut dinilai menjadi landasan kuat bagi kelanjutan agenda kebijakan yang telah ia canangkan sejak awal masa jabatannya. Takaichi menyatakan bahwa hasil pemilu mencerminkan dukungan publik terhadap arah kebijakan yang ingin ia tempuh.

“(Termasuk) kebijakan fiskal yang bertanggung jawab dan proaktif, penguatan mendasar kebijakan keamanan, dan peningkatan kemampuan intelijen pemerintah,” katanya.

Ia menekankan pentingnya reformasi di sektor fiskal dan keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Pemerintahannya juga berencana memperluas kapasitas intelijen negara sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan dan keamanan.

Salah satu langkah konkret yang akan diajukan adalah rancangan undang-undang pembentukan Badan Intelijen Nasional. Lembaga tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai fungsi pengumpulan dan analisis informasi strategis guna merespons tantangan keamanan yang berkembang di kawasan maupun global.

Selain itu, dalam pidato kebijakan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat mendatang, Takaichi diperkirakan akan menegaskan komitmennya untuk memperbarui kerangka strategis “Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka” atau Free and Open Indo-Pacific (FOIP). Strategi tersebut selama ini menjadi pilar utama diplomasi dan kebijakan luar negeri Jepang dalam menjaga stabilitas kawasan.

Juru bicara utama pemerintah Jepang, Minoru Kihara, sebelumnya menyampaikan bahwa situasi keamanan regional telah mengalami perubahan signifikan sejak konsep FOIP pertama kali diperkenalkan.

“Dibandingkan dengan ketika FOIP pertama kali diusulkan, situasi internasional dan lingkungan keamanan di sekitar Jepang telah menjadi jauh lebih buruk,” kata Kihara pada hari Senin.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Jepang melihat adanya peningkatan tantangan strategis, baik dari sisi militer, ekonomi, maupun politik di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, pembaruan strategi dinilai mendesak agar tetap relevan dengan kondisi terkini.

Dengan dukungan mayoritas dua pertiga di parlemen, Takaichi memiliki ruang politik yang cukup luas untuk mendorong agenda legislasi, termasuk reformasi keamanan dan restrukturisasi kelembagaan intelijen. Namun demikian, tantangan eksternal serta dinamika politik domestik tetap menjadi faktor yang akan memengaruhi efektivitas pemerintahannya ke depan.

Kembalinya Takaichi ke kursi perdana menteri menandai babak lanjutan kepemimpinan yang berfokus pada penguatan fondasi ekonomi dan pertahanan Jepang di tengah ketidakpastian global yang meningkat. []

Siti Sholehah.