Pemerintah Larang Tanah BUMN Dijual Bebas, Fokus untuk Rumah Rakyat
JAKARTA – Pemerintah menegaskan pemanfaatan lahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan difokuskan untuk program perumahan rakyat guna menekan harga hunian dan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, sekaligus mencegah komersialisasi aset negara.
Kebijakan ini mengemuka dalam agenda percepatan pembangunan hunian yang menjadi bagian dari program 3 juta rumah, dengan Presiden Prabowo Subianto mendorong optimalisasi aset negara sebagai solusi keterbatasan lahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan tanah milik BUMN harus ditempatkan sebagai instrumen kesejahteraan publik, bukan sebagai komoditas bisnis yang dijual mengikuti mekanisme pasar.
“Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali bahwa tanah milik BUMN adalah tanah milik rakyat Indonesia. Sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Itu haram. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan,” ujar Hashim Djojohadikusumo dalam Pencanangan Pembangunan Hunian dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (16/3), sebagaimana dilansir Merahputih, Selasa, (17/03/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil untuk menutup celah praktik spekulasi terhadap aset negara yang berpotensi menghambat penyediaan hunian terjangkau. Jika lahan BUMN dilepas dengan harga pasar, maka harga rumah akan semakin sulit dijangkau masyarakat.
Menurut Hashim, pemanfaatan lahan negara menjadi faktor kunci dalam mempercepat realisasi pembangunan perumahan nasional, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam jumlah besar.
Selain berdampak pada sektor sosial, program ini juga dinilai memiliki efek berganda atau multiplier effect terhadap perekonomian nasional. Peningkatan pembangunan perumahan diyakini mampu menggerakkan berbagai sektor industri penunjang.
“Dengan program perumahan ini, kita bisa mendorong bahkan mencapai laju pertumbuhan ekonomi 8 persen atau lebih,” katanya.
Ia merinci, sektor-sektor seperti industri semen, furnitur, kabel listrik, besi, hingga kayu akan ikut terdorong seiring meningkatnya aktivitas pembangunan.
“Anak-anak yang belajar makroekonomi pun tahu bahwa begitu banyak sektor akan bergerak. Semen, mebel, kabel listrik, besi, kayu, semuanya saling terkait,” ujar Hashim.
Meski fokus pada percepatan pembangunan, pemerintah mengingatkan agar kualitas hunian tetap menjadi prioritas. Pembangunan rumah tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga harus memenuhi standar kelayakan agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Pemerintah berharap, kebijakan pemanfaatan lahan BUMN yang tepat sasaran dapat mempercepat penyediaan rumah layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. []
Penulis: Ananda Dimas Prasetya | Penyunting: Redaksi01
