Pemerintah Bedah 556 Rumah di Samosir, Kawasan Kumuh Ditata
SAMOSIR – Pemerintah memperluas intervensi penanganan permukiman di Kabupaten Samosir (Samosir) dengan mengalokasikan 556 unit bantuan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026, sekaligus menata kawasan kumuh seluas 41,80 hektare guna mendorong kualitas hunian dan pariwisata daerah.
Langkah ini menjadi bagian dari percepatan program perumahan nasional yang menyasar wilayah prioritas, termasuk kawasan wisata seperti Samosir. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan peningkatan alokasi tersebut merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat yang menitikberatkan pada kebutuhan riil masyarakat.
“Untuk Samosir, bedah rumah 556 unit untuk tahun 2026. Ini kenaikan besar. Tahun ini anggaran ditingkatkan oleh Presiden, jadi harus dicek benar masyarakat yang berhak menerimanya,” ujar Maruarar saat meninjau lokasi calon penerima BSPS di Kecamatan Simanindo, Rabu (25/03/2026), sebagaimana dilansir Waspada, Rabu, (25/03/2026).
Selain program BSPS, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir juga mendapatkan alokasi penanganan kawasan kumuh seluas 41,80 hektare yang tersebar di Desa Tomok dan Desa Tomok Parsaoran. Penataan ini mencakup 25 perkampungan, dengan rincian 29,86 hektare di Tomok dan 11,94 hektare di Tomok Parsaoran.
Dari total bantuan BSPS, sebanyak 56 unit dialokasikan khusus untuk renovasi rumah adat Batak sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus peningkatan kualitas hunian.
“Negara hadir untuk memberi rumah yang layak huni bagi masyarakat . Apalagi Samosir ini daerah pariwisata, rumah adat harus dijaga. Bisa juga dengan gentengnisasi untuk atap agar tidak terlalu panas,” tambah Maruarar.
Berdasarkan data pemerintah, jumlah rumah tidak layak huni di Samosir mencapai 3.080 unit. Pemerintah menargetkan penanganan masalah tersebut dapat diselesaikan dalam tiga tahun ke depan melalui program berkelanjutan.
“Saya kira dalam tiga tahun bisa tuntas. Ngurus rakyat itu sepenuh hati, bukan hanya bangunan, tapi juga harus memikirkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Program ini juga diproyeksikan memberi dampak ekonomi langsung melalui penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi dan material bangunan, dengan estimasi melibatkan sekitar 200 pekerja.
“Bapak Presiden yakin program ini akan menggerakkan ekonomi. Mulai dari panglong, tukang, hingga buruh akan merasakan dampaknya,” imbuhnya.
Dalam pelaksanaannya, Maruarar menekankan pentingnya pengawasan lintas institusi untuk memastikan anggaran negara digunakan tepat sasaran. Ia meminta dukungan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir dan Kepolisian Resor (Polres) Samosir dalam mengawal program tersebut.
“Saya minta tolong kepada bapak kajari dan kapolres, untuk bisa di lapangan agar benar-benar anggara negara ini, uang rakyat ini tidak dikorupsi,” tegasnya.
“Kita doakan ya bapak ibu, semoga tidak ada korupsi di proyek ini,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Samosir (Bupati Samosir) Vandiko T. Gultom menyatakan kesiapan Pemkab Samosir dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, termasuk memastikan ketepatan data penerima dan kelancaran pelaksanaan di lapangan.
“Kehadiran Bapak Menteri PKP membawa dampak nyata bagi masyarakat Samosir, khususnya dalam pemenuhan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman. Ini sangat kami butuhkan,” ujar Vandiko.
Ia menambahkan, keberhasilan program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal serta mendukung sektor pariwisata di Samosir. “Kami berkomitmen menyukseskan seluruh program ini dengan memastikan data penerima akurat, pelaksanaan tepat waktu, serta hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kami juga berharap program ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat sektor pariwisata Samosir,” tambahnya. []
Penulis: Redaksi | Penyunting: Redaksi01
