BI Dinilai Tangguh, DPR Soroti Transparansi dan Akuntabilitas
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XI menyoroti pentingnya penguatan kebijakan ekonomi yang adaptif di tengah tekanan global, saat mengevaluasi kinerja Bank Indonesia (BI) sepanjang 2025 yang dinilai tetap positif meski dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal.
Evaluasi tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur BI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (08/04/2026), dengan agenda utama pembahasan laporan kinerja BI tahun 2025.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut kondisi ekonomi global sepanjang 2025 diwarnai perlambatan pertumbuhan, meningkatnya fragmentasi ekonomi, serta ketegangan geopolitik yang memicu volatilitas pasar keuangan dan arus modal. “Sehingga menuntut respons kebijakan yang adaptif, kredibel, dan terkoordinasi,” kata Misbakhun dalam rapat tersebut, sebagaimana dilansir Media Asuransi, Rabu (08/04/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan laporan kinerja BI merupakan bagian dari mekanisme pengawasan DPR RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana BI wajib menyampaikan laporan berkala kepada Presiden dan DPR RI.
“Nah, laporan triwulan yaitu ayat empatnya, laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Bank Indonesia dimaksud ayat 3, dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur, anggota Dewan Gubernur, dan Bank Indonesia,” katanya.
Menurut Misbakhun, laporan tersebut mencerminkan pelaksanaan tugas dan wewenang BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian global.
Di sisi kinerja, BI dinilai menunjukkan capaian positif dengan realisasi indikator kinerja utama mencapai 109,31 persen, di mana seluruh indikator tercatat melampaui target yang telah ditetapkan.
Selain itu, kondisi makroekonomi domestik juga disebut tetap stabil dengan inflasi yang terkendali, nilai tukar rupiah yang relatif terjaga, serta sistem keuangan yang tetap kuat.
BI juga dinilai terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, termasuk melalui digitalisasi serta penguatan ekonomi keuangan yang inklusif guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
Meski demikian, Komisi XI DPR RI menegaskan akan terus mencermati efektivitas kebijakan yang dijalankan BI, khususnya dari aspek tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan.
“Dalam kaitan tersebut, Komisi XI mencermati efektivitas kebijakan tersebut, termasuk aspek tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan, guna memastikan pelaksanaan mandat Bank Indonesia senantiasa sejalan dengan kepentingan perekonomian nasional,” pungkasnya. []
Penulis: Angga Bratadharma | Penyunting: Redaksi01
