Ketimpangan Infrastruktur, Kereta Api Kekurangan Investasi
JAKARTA – Pemerintah menyoroti ketimpangan investasi sektor transportasi nasional dengan menyiapkan kebutuhan anggaran sekitar Rp60 triliun hingga Rp65 triliun per tahun untuk menghidupkan kembali jaringan rel kereta api yang tidak aktif sekaligus memperluas konektivitas hingga 2045.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional yang melibatkan kementerian, lembaga, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (22/04/2026).
Menurutnya, total kebutuhan anggaran untuk pengembangan dan reaktivasi sekitar 14.000 kilometer jalur rel diperkirakan mencapai Rp1.200 triliun dalam jangka waktu 20 tahun.
“Jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun, 20 tahun untuk hingga 2045. Nah, dengan demikian sederhananya jika dibagi 20 tahun, kurang lebih Rp 60 triliun-Rp 65 triliun harus disiapkan untuk bisa mengembangkan, memenuhi target ataupun roadmap seperti itu,” kata Agus Harimurti Yudhoyono, sebagaimana dilansir Kompas, Kamis (23/04/2026).
Ia menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat awal dan akan disesuaikan dengan kondisi geografis serta kebutuhan masing-masing wilayah di Indonesia.
Dalam paparannya, Agus juga menyoroti minimnya investasi di sektor perkeretaapian dibandingkan pembangunan jalan. Pada 2026, anggaran untuk jalan nasional mencapai sekitar Rp46 triliun, sementara pengembangan rel kereta hanya sekitar Rp5 triliun.
“Jadi ada gap di situ,” kata Agus.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera diperbaiki mengingat peran strategis kereta api dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antarwilayah, sekaligus sebagai moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Ia menyebut sektor transportasi darat yang didominasi kendaraan pribadi menyumbang sekitar 89 persen emisi karbon, sedangkan kereta api kurang dari 1 persen. Karena itu, pengembangan jaringan rel dinilai penting untuk menekan emisi dan mengurangi beban jalan raya.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti ketimpangan infrastruktur kereta api antara Pulau Jawa dan wilayah lain. Dari total sekitar 12.000 kilometer jaringan rel nasional, sekitar 10.000 kilometer berada di Pulau Jawa, dengan sekitar 7.000 kilometer masih aktif beroperasi.
Sementara di luar Jawa, jaringan rel masih terbatas. Sumatera telah memiliki jaringan namun belum terhubung sepenuhnya, sedangkan Kalimantan belum memiliki jalur kereta api dan Sulawesi baru memiliki sekitar 100 kilometer rel.
“Nah dengan demikian arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis,” ujar Agus.
Pemerintah berencana menggunakan berbagai skema pembiayaan untuk merealisasikan proyek tersebut, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta dan luar negeri.
Pengembangan jaringan kereta api ini diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas nasional, tetapi juga memperkuat distribusi logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam besar, sekaligus membangun kemandirian industri perkeretaapian dalam negeri. []
Penulis: Aisyah Sekar Ayu MaharaniĀ | Penyunting: Redaksi01
