Lampung Dapat Jatah 10 Ribu Rumah, Backlog Hunian Jadi Fokus Pemerintah
LAMPUNG SELATAN – Pemerintah pusat menyiapkan 10 ribu unit rumah untuk Provinsi Lampung pada 2026 sebagai upaya mengurangi angka backlog perumahan dan memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar di Gedung Parona, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (07/05/2026). Kegiatan itu melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia (RI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Permodalan Nasional Madani (PNM), Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan kebutuhan rumah layak huni di Lampung masih cukup tinggi, terutama karena angka kemiskinan daerah tersebut masih berada di atas rata-rata nasional.
“Tahun lalu Lampung mendapat sekitar 2.300 unit bantuan bedah rumah. Namun kebutuhan masyarakat masih sangat besar. Alhamdulillah, hari ini Pak Menteri menyampaikan komitmen untuk menyiapkan 10 ribu rumah bagi Lampung tahun ini. Ini tentu menjadi jawaban atas harapan masyarakat,” kata Rahmat Mirzani Djausal, sebagaimana diwartakan Antara, Kamis (07/05/2026).
Menurut dia, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan stabilitas sosial keluarga.
“Rumah adalah tempat lahirnya rasa aman, tempat anak-anak tumbuh dengan harapan, dan tempat keluarga membangun masa depan. Ketika masyarakat memiliki hunian yang layak, kesehatan keluarga lebih terjaga, produktivitas meningkat, dan stabilitas sosial ikut menguat,” ujarnya.
Rahmat juga mengapresiasi Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto karena dinilai dapat membantu masyarakat kecil memperoleh hunian layak. Ia menilai kolaborasi lintas kementerian, lembaga keuangan, asosiasi pengembang, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan perumahan di Lampung.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan sektor perumahan dan konstruksi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Menurut Amalia, pembangunan perumahan memberikan efek berganda terhadap peningkatan investasi serta konsumsi rumah tangga masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I 2026 merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Ini menunjukkan kinerja pembangunan yang sangat baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,58 persen. Capaian tersebut didorong pertumbuhan sektor pertanian sebesar 12 persen, industri kertas 9,88 persen, serta industri furnitur 8,43 persen.
Selain itu, konsumsi rumah tangga masyarakat Lampung juga tercatat tumbuh 5,54 persen. Berdasarkan data BPS RI, jumlah penduduk Lampung pada 2025 mencapai sekitar 9,53 juta jiwa dan didominasi kelompok usia produktif sebesar 68,13 persen.
Meski demikian, Amalia menyebut masih terdapat sekitar 146.500 rumah tangga di Lampung yang belum memiliki rumah sendiri dan sekitar 647 ribu rumah tangga menempati rumah tidak layak huni.
“Program pembangunan dan renovasi rumah ini sangat penting untuk membantu mengurangi backlog perumahan di Lampung. Karena dari data statistik terlihat kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni masih sangat besar,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Vice President BTN Mihardina Jati menyampaikan hingga kini BTN telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mencapai Rp5,4 triliun dari sisi suplai maupun permintaan.
Khusus di Lampung dan wilayah sekitarnya, terdapat 2.042 peminatan calon debitur dengan total nilai mencapai Rp268,86 miliar.
Sementara itu, anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muchlis Basri mengapresiasi peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Lampung yang disebut naik hampir lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia berharap dukungan program perumahan bagi masyarakat pesisir dan pedesaan terus diperkuat agar semakin banyak warga dapat menikmati hunian layak dan aman.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan rumah rakyat sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Lampung. []
Penulis: | Penyunting: Redaksi01
