Kemensos Gandeng Baznas Renovasi Rumah Warga yang Tak Bisa Dapat Bantuan Pemerintah
JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memperluas program renovasi rumah layak huni bagi masyarakat miskin yang belum dapat mengakses bantuan pemerintah karena persoalan status kepemilikan lahan.
Kolaborasi tersebut difokuskan pada pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) guna mendukung pembangunan rumah rakyat sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat di sejumlah daerah.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan banyak keluarga miskin tidak dapat memperoleh bantuan renovasi rumah dari pemerintah karena hunian yang ditempati berdiri di atas tanah bukan milik pribadi.
“Bantuan Baznas menjadi penting, terutama bagi keluarga yang rumahnya berdiri di atas tanah bukan milik sendiri, sehingga tidak dapat memperoleh bantuan pemerintah secara formal. Yang akan kita kerja samakan dengan Baznas adalah hal-hal yang memungkinkan, di antaranya renovasi agar rumah orang tua atau keluarga siswa Sekolah Rakyat lebih layak huni,” kata Saifullah Yusuf di Jakarta, sebagaimana diberitakan Antara, Kamis (08/05/2026).
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan pemerintah sebenarnya telah menjalankan program pembangunan dan renovasi rumah layak huni sebagai bagian dari program strategis Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, keterbatasan aturan membuat sebagian warga belum bisa menerima bantuan formal dari pemerintah.
“Nah, yang seperti ini kita perlu bantuan Baznas karena bisa membantu meski rumah itu tidak berdiri di atas tanahnya sendiri,” ucap Gus Ipul.
Kemensos sebelumnya telah menjalankan kerja sama serupa bersama Baznas dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu dalam program relokasi rumah nelayan di Desa Eretan pada 2025. Dalam program tersebut, Pemkab Indramayu menyediakan lahan seluas satu hektare untuk pembangunan kawasan hunian baru bagi warga pesisir.
“Kemudian infrastruktur dan tempat ibadahnya dibangun oleh Baznas, termasuk tempat untuk pemberdayaan UMKM. Lalu ada lagi tambahan dari program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) sebuah perusahaan. Kerja sama ini alhamdulillah sekarang sudah selesai, dan 93 keluarga sekitar yang relokasi sudah menempati tempat tersebut,” katanya.
Menurut Gus Ipul, program tersebut tidak hanya fokus pada penyediaan rumah, tetapi juga pendampingan ekonomi agar masyarakat menjadi lebih mandiri setelah relokasi dilakukan.
“Ini salah satu yang sudah kita kerjakan, dan Insya Allah kita akan pindah ke beberapa kabupaten, di antaranya Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung. Ini juga kami akan kerja sama untuk merelokasi lebih dari 100 keluarga nelayan yang tinggal di bantaran sungai,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Baznas Sodik Mudjahid menyatakan pihaknya mendukung penguatan mobilisasi dana ZIS untuk program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan berbasis komunitas.
“Pendekatan pembinaan saat ini tidak hanya fokus pada bantuan langsung, tetapi membangun ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, di Lombok, NTB, Baznas membina peternak sapi, ayam, dan kolam ikan yang hasil produksinya kemudian diserap oleh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG),” ucap Sodik.
Baznas dan Kemensos saat ini juga tengah memetakan kantong-kantong kemiskinan di berbagai daerah untuk memperkuat program pembangunan rumah, bantuan modal usaha, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pascabencana.
Selain pembangunan infrastruktur, kedua lembaga menegaskan seluruh program bantuan sosial akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan resmi pemerintah dalam penyaluran intervensi sosial.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di berbagai daerah. []
Penulis: Lintang Budiyanti Prameswari | Penyunting: Redaksi01
