Program Retret BUMN Disorot, Ekonom Ingatkan Risiko Budaya Komando

JAKARTA – Program retret bagi calon pemimpin badan usaha milik negara (BUMN) dinilai belum mampu menjadi solusi utama untuk memperbaiki persoalan mendasar yang selama ini membebani kinerja perusahaan pelat merah. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai reformasi struktural tetap menjadi faktor paling menentukan dalam pembenahan BUMN.

Menurut Yusuf, efektivitas program retret bergantung pada tujuan utama pemerintah dalam membangun kepemimpinan di lingkungan BUMN. Ia menilai program tersebut relevan apabila difokuskan untuk memperkuat sistem kaderisasi dan regenerasi pimpinan perusahaan negara.

“Kalau ditanya apakah program ini krusial, jawabannya bergantung pada masalah utama yang ingin diselesaikan pemerintah di tubuh BUMN,” ujarnya kepada Kontan, sebagaimana dilansir Kontan, Kamis (28/05/2026).

Yusuf menjelaskan, selama ini proses pergantian pimpinan di sejumlah BUMN masih dianggap lebih dipengaruhi kepentingan politik dibandingkan sistem merit yang berbasis kompetensi dan rekam jejak profesional.

“Dalam konteks itu, negara memang membutuhkan jalur kaderisasi yang lebih terstruktur,” katanya.

Meski demikian, Yusuf menilai tantangan utama BUMN bukan hanya terletak pada kualitas individu pemimpin, melainkan juga persoalan tata kelola dan tekanan bisnis yang kompleks. Sejumlah perusahaan negara masih menghadapi beban penugasan publik, intervensi politik dalam pengambilan keputusan bisnis, hingga lemahnya pengawasan internal.

Ia menilai persoalan tersebut berdampak langsung terhadap kesehatan finansial perusahaan, mulai dari return on equity, efisiensi operasional, hingga rasio utang.

“Masalah-masalah ini yang sering kali mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan, mulai dari return on equity, efisiensi operasional, hingga rasio utang,” jelasnya.

Yusuf juga menyoroti keterlibatan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam program retret yang dianggap mencerminkan keinginan pemerintah membangun pola kepemimpinan lebih terpusat dan terkoordinasi.

Menurutnya, pendekatan tersebut memiliki keuntungan karena mampu mempercepat sinkronisasi kebijakan untuk mendukung agenda strategis nasional, seperti ketahanan pangan, energi, dan industrialisasi.

“Dalam situasi tertentu, model komando memang membuat eksekusi lebih cepat dan lebih seragam,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan dominasi budaya komando di lingkungan korporasi berpotensi mengurangi fleksibilitas bisnis perusahaan negara. BUMN sebagai entitas bisnis tetap membutuhkan ruang pengambilan keputusan yang adaptif terhadap kondisi pasar.

“Jika budaya komando terlalu dominan, ada kekhawatiran bahwa profesionalisme korporasi justru melemah karena keputusan bisnis menjadi terlalu bergantung pada garis instruksi vertikal,” katanya.

Yusuf menegaskan keberhasilan program retret tidak dapat diukur hanya dari proses pelatihan atau pembentukan karakter semata. Menurutnya, dampak nyata terhadap performa perusahaan baru akan terlihat apabila diiringi reformasi struktural yang menyeluruh.

“Kinerja BUMN tetap akan lebih banyak ditentukan oleh reformasi struktural yang menyertainya,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada 400 peserta angkatan pertama Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) di Hambalang, Jawa Barat (Jabar), Minggu (24/05/2026). Program tersebut disiapkan untuk mencetak calon pemimpin BUMN melalui pendidikan selama sembilan bulan yang mencakup pelatihan karakter, pembekalan manajerial, hingga program magang di kementerian, lembaga pemerintah, dan perusahaan negara. []

Penulis: Lailatul Anisah | Penyunting: Redaksi01