Transaksi KDKMP Jatim Tembus Rp21,57 Miliar, Pemprov Fokus Dampak ke Desa

SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) berupaya mengoptimalkan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah meski provinsi tersebut telah membukukan nilai transaksi tertinggi secara nasional sepanjang 2026. Langkah itu ditempuh agar keberadaan koperasi mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di pedesaan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) per Senin (13/07/2026), KDKMP di Jatim mencatat nilai transaksi sebesar Rp21,57 miliar dari 4.459.392 transaksi. Angka tersebut berkontribusi sekitar 38,05 persen terhadap total transaksi nasional yang mencapai Rp56,69 miliar.

Data Simkopdes juga menunjukkan berbagai jenis barang menjadi komoditas dengan nilai transaksi terbesar di KDKMP Jatim, yakni mencapai Rp2,25 miliar dari 327.580 barang yang diperdagangkan. Sementara itu, sarana produksi pertanian turut mendominasi transaksi, antara lain pupuk NPK Phonska dengan volume 1.171.139 unit senilai Rp2,15 miliar serta pupuk Urea N sebanyak 994.167 unit dengan nilai Rp1,83 miliar.

Selain itu, kebutuhan pokok masyarakat juga mencatat aktivitas perdagangan yang tinggi. Beras medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan lima kilogram membukukan nilai transaksi sekitar Rp783,76 juta dari 15.972 unit, sedangkan komoditas beras lainnya mencatat penjualan 11.844 unit dengan nilai sekitar Rp715,46 juta.

Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan capaian transaksi tersebut belum menjadi tujuan akhir. Menurutnya, Pemprov Jatim masih memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan seluruh KDKMP di 38 kabupaten/kota mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan sebagaimana diberitakan Detik Finance, Senin (13/07/2026).

“Sekali lagi, pekerjaan rumah kami adalah bagaimana (KDKMP) yang sudah terbangun ini semua bisa sesegera mungkin membawa manfaat pada masyarakat. Jadi, kita bukan membanding-bandingkan dengan daerah lain,” ungkap Emil di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (13/07/2026).

Untuk mempercepat optimalisasi program tersebut, Pemprov Jatim akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan PT Agrinas sebagai pihak yang menangani pelaksanaan program prioritas pemerintah. Sinergi itu ditujukan untuk memastikan proses pembangunan hingga operasional KDKMP di setiap daerah berjalan sesuai target.

“Bagaimana kemudian kami siap bersinergi dengan Kementerian Koperasi, PT Agrinas, mana yang menjadi ranah dari pemerintah provinsi untuk bisa ikut menggenjot KDKMP,” jelasnya.

“Dinas Koperasi juga selalu berkoordinasi dengan semua tim KDKMP untuk memastikan kelancaran pada saat pembentukan koperasi hingga koordinasi dengan pemerintah desa dalam pra pembangunan,” terangnya.

Melalui penguatan koordinasi lintas instansi dan peningkatan operasional koperasi, Pemprov Jatim berharap KDKMP tidak hanya mencatat transaksi yang tinggi, tetapi juga mampu memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. []

Redaksi01