SAPA UMKM Diluncurkan, Pemerintah Perkuat Digitalisasi Pembinaan UMKM
LOMBOK BARAT – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pemerintah daerah memperkuat digitalisasi layanan dan mempercepat penyaluran pembiayaan bagi pelaku usaha melalui platform Sistem Administrasi Pelayanan Terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAPA UMKM). Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pembinaan UMKM yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting saat menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/07/2026). Dalam forum tersebut, pemerintah memperkenalkan SAPA UMKM sebagai sistem layanan terpadu yang menghubungkan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform.
“SAPA UMKM merupakan platform ekosistem layanan UMKM terpadu nasional yang mengintegrasikan seluruh layanan pemerintah dalam satu akun dan satu platform,” ujar Loto, sebagaimana diberitakan Viva, Jumat (17/07/2026).
Menurutnya, kehadiran platform tersebut akan memudahkan pemerintah daerah dalam memetakan potensi komoditas unggulan, memantau perkembangan pelaku usaha secara real time, serta mengevaluasi efektivitas program pembinaan berdasarkan data yang terintegrasi.
“Dengan terbukanya akses data ini, pemerintah daerah dapat memonitor perkembangan pelaku usaha di wilayahnya secara real time,” katanya.
Loto menambahkan, integrasi data juga diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih program dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran di tingkat daerah.
“Hal ini juga meminimalisir terjadinya tumpang tindih layanan, sehingga fokus pembinaan UMKM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi jauh lebih kuat,” ujar Loto.
Selain transformasi layanan digital, Kementerian UMKM turut memaparkan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga 5 Juli 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp152,8 triliun atau sekitar 52,4 persen dari total plafon yang disalurkan kepada sekitar 2,4 juta debitur.
“Berdasarkan data per 5 Juli 2026, secara kualitas penyaluran KUR menunjukkan tren yang semakin baik. Realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp152,8 triliun atau sekitar 52,4 persen dari total plafon, yang didistribusikan kepada 2,4 juta debitur,” ungkapnya.
Meski demikian, keterlibatan pemerintah daerah dalam mengusulkan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) masih dinilai belum optimal. Hingga 24 Juni 2026, baru 21 dari 38 provinsi yang aktif mengunggah data calon penerima. Dari 13.057 debitur yang diusulkan daerah, sebanyak 4.053 debitur telah melaksanakan akad KUR atau sekitar 31 persen dari total usulan.
Melihat kondisi tersebut, Loto mengajak seluruh pemerintah daerah meningkatkan partisipasi dalam pendataan dan pengusulan pelaku UMKM yang memenuhi syarat memperoleh pembiayaan.
“Kami sangat berharap adanya peran yang lebih aktif dari seluruh pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan dan pengusulan UMKM yang layak memperoleh pembiayaan,” kata Loto.
Ia menegaskan, peningkatan daya saing UMKM nasional membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui ekosistem layanan yang terintegrasi.
“Karena membangun UMKM yang tangguh membutuhkan ekosistem yang kuat dan terintegrasi, serta kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas,” pungkas dia. []
Redaksi01
