Pemerintah Gencarkan Gerakan Pangan Murah Jelang HUT RI ke-81
JAKARTA – Pemerintah mempercepat upaya pengendalian inflasi pangan dengan mendorong pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara lebih luas di seluruh daerah. Langkah tersebut diprioritaskan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menyusul masih tingginya tekanan harga beras dan minyak goreng di berbagai wilayah.
Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan kelancaran distribusi bahan bakar minyak serta evaluasi dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap Program 3 Juta Rumah secara hybrid di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (27/07/2026).
Berdasarkan pemantauan pemerintah, kenaikan harga beras masih terjadi di 152 kabupaten/kota pada pekan keempat Juli 2026. Sementara itu, tekanan harga minyak goreng tercatat terjadi di 109 kabupaten/kota. Kondisi tersebut dinilai memerlukan langkah cepat agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi,” ujarnya, sebagaimana dilansir Detik, Senin (27/07/2026).
Menurut Tomsi, pelaksanaan GPM secara besar-besaran sebelumnya terbukti efektif mengurangi jumlah daerah yang mengalami lonjakan harga pangan. Saat program tersebut dijalankan secara intensif, wilayah yang terdampak kenaikan harga berhasil ditekan hingga sekitar 50 daerah.
Selain beras dan minyak goreng, Kemendagri juga memberi perhatian terhadap tingginya disparitas harga bawang putih dari tingkat distributor hingga pengecer. Perbedaan harga tersebut dinilai menunjukkan perlunya pengawasan distribusi yang lebih ketat agar margin perdagangan tetap berada pada tingkat yang wajar.
Tomsi menegaskan pentingnya kolaborasi antarkementerian, lembaga, serta Pemda untuk memastikan distribusi komoditas pangan berjalan lancar sehingga masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
“Dalam proses distribusinya ini juga perlu kita pahami bersama untuk kita bisa menjaga kelayakan harga bawang putih tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum (Perum) Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan GPM akan kembali dilaksanakan pada awal Agustus 2026. Program tersebut direncanakan berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia dengan fokus utama pada komoditas beras melalui operasi pasar.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, serta jajaran Pemda dari seluruh Indonesia. Sinergi lintas instansi diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan, mengendalikan harga bahan pokok, dan menekan inflasi pangan menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI. []
Redaksi01
