Destry Siapkan Jurus Baru untuk Perkuat BI dan Ekonomi RI
JAKARTA – Destry Damayanti menawarkan agenda penguatan Bank Indonesia (BI) dengan menitikberatkan pada stabilitas ekonomi, pengawasan lalu lintas devisa, inklusi keuangan, inovasi kelembagaan, serta sinergi lintas pemangku kepentingan. Agenda tersebut disampaikan Destry dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Gubernur BI di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (26/08/2026).
Destry yang saat ini menjabat Pejabat Gubernur Sementara BI merupakan calon tunggal Gubernur BI yang diajukan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI. Dalam paparannya, ia menyatakan akan membawa BI tetap relevan menghadapi perubahan ekonomi sekaligus menjaga kredibilitas lembaga dalam mempertahankan stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sebagaimana diberitakan Antaranews, Rabu (26/08/2026).
“Mempertimbangkan tantangan perekonomian serta mandat yang diemban oleh Bank Indonesia, maka bila kami mendapatkan amanah menjadi Gubernur Bank Indonesia, kami akan jalankan visi yang ditopang dengan tiga misi dan lima inisiatif strategis,” kata Destry dalam paparannya di ruang rapat Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (26/08/2026).
Tiga misi yang disiapkan Destry mencakup penguatan stabilitas sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kontribusi BI terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui Sinergi Merah Putih.
Dari sisi kebijakan, Destry menempatkan penguatan bauran kebijakan BI sebagai agenda pertama. Menurut dia, bauran kebijakan perlu terus disesuaikan untuk merespons tekanan eksternal, pergerakan nilai tukar, dan inflasi sehingga stabilitas harga tetap terjaga dan iklim ekonomi mendukung pertumbuhan.
Agenda kedua diarahkan pada kebijakan lalu lintas devisa (LDD). Destry menilai pengelolaan LDD perlu mendapat perhatian serius sesuai mandat BI, terutama karena sektor eksternal menghadapi tantangan dari sisi makroekonomi maupun infrastruktur pengawasan.
Untuk itu, ia berencana melakukan refocusing dan revitalisasi kebijakan LDD, terutama melalui pengawasan berbasis digital dan suptech atau teknologi pengawasan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan otoritas dalam mengawasi transaksi dan aktivitas terkait devisa.
“Hal ini amat penting mengingat potensi under-invoicing yang cukup besar namun kami tidak bisa sendirian karena data terkait LLD melibatkan banyak pihak,” jelas dia.
Agenda ketiga menyasar keuangan inklusif dan berkelanjutan. Destry menilai pertumbuhan ekonomi berkualitas harus dapat dirasakan masyarakat secara luas. Ia juga melihat inklusi keuangan dan keuangan syariah sebagai salah satu faktor penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Penguatan pembiayaan inklusif akan ditempuh melalui kebijakan makroprudensial. Sementara itu, kebijakan keuangan berkelanjutan akan terus disempurnakan, termasuk melalui pengembangan instrumen dan metode penghitungan emisi serta karbon yang dapat digunakan perusahaan dan perbankan.
Agenda keempat berkaitan dengan tata kelola kelembagaan dan inovasi. Menurut Destry, bertambahnya mandat BI harus diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan agar bank sentral mampu menjalankan tanggung jawabnya secara kredibel.
“Kredibilitas Bank Indonesia bukan sesuatu yang dapat dibangun secara instan tapi merupakan hasil akumulasi dari integritas, konsistensi, inovasi dan sinergi jangka panjang,” ujar Destry.
Sementara agenda kelima berupa Sinergi Merah Putih menjadi benang merah dari keseluruhan strategi yang ditawarkan. Destry menilai keberhasilan BI tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal lembaga, tetapi juga oleh efektivitas kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
Sinergi tersebut akan diarahkan untuk mendukung sejumlah agenda nasional yang sejalan dengan visi Asta Cita, antara lain ketahanan pangan, hilirisasi dan industrialisasi, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan daerah, digitalisasi ekonomi, serta reformasi kelembagaan.
Dalam menjalankan seluruh agenda tersebut, Destry mengedepankan prinsip “3I” dan “1S”, yakni impactful, inklusif, dan integrasi yang diperkuat dengan sinergi.
“Buat kami sinergi bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi tentang menyatukan kekuatan, saling melengkapi, dan melangkah seirama untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat diraih kalau kita bekerja sendirian,” kata Destry.
Destry sebelumnya menjadi Pejabat Gubernur Sementara BI setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri secara sukarela dari posisi Gubernur BI karena alasan pribadi pada 25 Juli 2026.
Rangkaian proses pergantian kepemimpinan BI berlanjut di Komisi XI DPR RI. Pada Rabu siang, komisi tersebut dijadwalkan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Senior BI, Aida S. Budiman. Sementara uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI dijadwalkan berlangsung Kamis (27/08/2026), dengan dua nama yang diajukan, yakni Solikin M. Juhro dan M. Anwar Bashori. []
Redaksi01
