Indonesia Gandeng Tiongkok Kembangkan Teknologi Rumah Susun

JAKARTA – Kerja sama Indonesia dan Tiongkok di sektor perumahan mulai diarahkan pada penerapan teknologi konstruksi untuk menyediakan hunian yang aman dan terjangkau, terutama di kawasan padat dan perkotaan. Pemerintah juga menyiapkan pembahasan mengenai regulasi, lahan, serta alih teknologi agar proyek tersebut dapat memberi dampak lebih luas bagi industri dalam negeri.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kerja sama dengan pemerintah Tiongkok dibangun atas prinsip saling percaya dan saling menguntungkan. Pembahasan tersebut dilakukan bersama Kementerian Perumahan Republik Rakyat Tiongkok sebagai tindak lanjut kerja sama bilateral di bidang perumahan.

“Kerjasama di bidang perumahan antara Indonesia dengan Tiongkok dengan prinsip saling percaya, saling menguntungkan, dan berdampak positif bagi kedua belah pihak,” ujar Maruarar di Jakarta, Rabu (09/09/2026), sebagaimana dilansir Beritakota, Rabu, (09/09/2026).

Salah satu agenda yang dibahas adalah penggunaan teknologi konstruksi yang aman untuk pembangunan rumah susun di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi. Pemerintah menilai teknologi tersebut perlu diarahkan agar pembangunan hunian tidak hanya memenuhi aspek keselamatan, tetapi juga tetap dapat dijangkau masyarakat.

“Kemudian juga bisa harganya yang terjangkau dan juga ada proses-proses alih teknologi. Dan tetap memperdayakan UMKM-UMKM yang ada di Indonesia,” kata Maruarar.

Untuk menindaklanjuti agenda tersebut, Kementerian PKP telah membentuk tim yang akan bekerja bersama delegasi dari Tiongkok. Tim gabungan itu akan membahas sejumlah aspek yang dinilai menentukan keberhasilan kerja sama, mulai dari regulasi hingga kesiapan lahan.

“Kemudian akan bekerja sama dengan tim dari Tiongkok untuk membahas satu soal regulasi yang bisa saling menguntungkan, yang kedua adalah soal lahan dan segera disurvei beberapa lahan-lahan, ketiga bagaimana menggerakkan ekonomi secara utuh dengan prinsip saling percaya dan saling menguntungkan,” tuturnya.

Selain pembangunan hunian, kerja sama tersebut diarahkan untuk menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas. Pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam proses pembangunan menjadi salah satu perhatian agar alih teknologi dan investasi tidak berhenti pada proyek fisik, tetapi juga mendorong kapasitas pelaku usaha di dalam negeri.

Tim kerja gabungan dijadwalkan menyampaikan laporan perkembangan awal kepada pimpinan kedua pihak pada akhir September 2026. Pemerintah juga akan menindaklanjuti pembahasan survei sejumlah lahan yang dinilai potensial untuk mendukung agenda kerja sama tersebut.

Maruarar mengatakan kebijakan kerja sama itu telah dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurut dia, hubungan baik antarpemimpin Indonesia dan Tiongkok turut menjadi landasan bagi keberlanjutan kerja sama di sektor perumahan.

“Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif dan khususnya kepada Tiongkok sangat baik, komunikasi juga sangat bagus di antara pemimpin negara Republik Indonesia, Presiden Tiongkok dan Bapak Presiden Xi Jinping,” kata dia.

“Saya pikir itu adalah suatu hal yang akan kita teruskan, kita lanjutkan karena pemimpin-pemimpin kita itu bersahabat dengan baik dan negara kita juga bersahabat dengan baik,” pungkasnya. []

Redaksi01