Himperra Kalsel Dorong Rumah Subsidi Berkualitas dan Terjangkau
BANJARMASIN – Penyediaan rumah subsidi di Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak cukup hanya mengandalkan skema pembiayaan yang terjangkau. Kualitas bangunan dan kelayakan lingkungan menjadi perhatian penting agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang mampu menopang kehidupan keluarga dalam jangka panjang.
Hal itu menjadi salah satu pesan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel dalam Musyawarah Daerah (Musda) II Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Kalsel 2026 di Banjarmasin, Kamis (10/09/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak. Forum juga dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin, perbankan, serta jajaran pengurus dan anggota Himperra Kalsel.
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR. Skema tersebut antara lain uang muka 1 persen, bunga tetap 5 persen, serta batas harga jual rumah subsidi di Kalsel sebesar Rp182 juta.
“Pemerintah telah menyiapkan skema yang meringankan masyarakat berpenghasilan rendah, mulai dari uang muka 1 persen, bunga tetap 5 persen hingga batas harga jual rumah subsidi di wilayah Kalimantan Selatan sebesar Rp182 juta,” ujarnya.
Selain dukungan pembiayaan, MBR memperoleh kemudahan melalui pembebasan biaya pengolahan hak atas tanah dan bangunan serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Pemprov Kalsel juga mendorong pemerintah kabupaten/kota menerapkan kebijakan tersebut secara konsisten. Namun, kemudahan pembiayaan dinilai harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab pengembang dalam memastikan rumah dan kawasan yang dibangun memenuhi standar kelayakan.
“Saya berpesan satu hal agar dijaga sungguh-sungguh, agar rumah yang diserahkan memiliki kualitas yang baik dan lingkungan yang layak,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi penting karena rumah subsidi merupakan hunian yang pembayarannya dapat berlangsung dalam jangka panjang. Karena itu, masyarakat tidak hanya membutuhkan harga yang dapat dijangkau, tetapi juga tempat tinggal yang aman dan lingkungan yang mendukung kehidupan keluarga.
“Semoga semakin banyak keluarga di Banua yang dapat memiliki rumah yang layak, aman dan terjangkau,” harapnya.
Di sisi lain, Musda II Himperra Kalsel diarahkan untuk memperkuat peran organisasi dalam menjembatani kepentingan pengembang dengan pemerintah daerah dan sektor perbankan. Pemerintah daerah juga berharap pengurus Himperra yang baru mampu menyampaikan aspirasi dunia usaha secara terbuka sebagai bahan evaluasi kebijakan perumahan.
Ketua DPD Himperra Kalsel Hendra Lubis mengatakan, Musda tidak hanya menjadi forum laporan dan evaluasi organisasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat konsolidasi serta menentukan arah Himperra ke depan.
Menurut Hendra, sektor pembangunan dan pengembangan perumahan masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai regulasi, perizinan, pembiayaan, ketersediaan lahan hingga meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
“Karena itu, Himperra harus mampu menjadi wadah yang kuat bagi para pengembang untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi serta mencari solusi bersama dengan pemerintah, perbankan dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Mengusung tema “Memperkuat Sinergi Pengembang Perumahan untuk Mendukung Program 3 Juta Rumah”, Himperra Kalsel menargetkan peran lebih besar dalam mendukung pembangunan perumahan nasional, terutama untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat Kalsel.
Hendra juga mengapresiasi dukungan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) serta sejumlah perbankan, termasuk Bank Kalsel Syariah, Bank Kalsel, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Ke depan, Himperra Kalsel diharapkan semakin solid, profesional, komunikatif, serta mampu memberikan manfaat nyata kepada anggota. Penguatan hubungan dengan pemerintah daerah, perbankan, asosiasi, dan seluruh stakeholder bidang perumahan juga menjadi bagian dari upaya tersebut.
Ketua Panitia Musda II Himperra Kalsel Ilham Fahriza menilai forum tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus merumuskan arah pengembangan perumahan di Kalsel.
“Diharapkan melalui Musda ini dapat melahirkan gagasan dan pemimpin baru yang mampu membawa pengembangan perumahan di Kalsel menjadi lebih maju,” ujarnya.
Dengan dukungan pembiayaan, kebijakan pemerintah, serta komitmen pengembang terhadap kualitas bangunan dan lingkungan, penyediaan rumah bagi MBR di Kalsel diharapkan tidak berhenti pada peningkatan jumlah unit, tetapi juga menghadirkan hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan. []
Redaksi01
