Serapan KUR Depok Rendah, Pemkot Siapkan Evaluasi untuk UMKM

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyiapkan evaluasi dan penguatan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setelah Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti rendahnya pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah tersebut.

Langkah itu diarahkan untuk mengetahui penyebab belum optimalnya penyerapan KUR sekaligus memastikan pelaku UMKM dapat memanfaatkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha. Evaluasi tersebut menjadi salah satu hasil kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Pemkot Depok pada Kamis (10/09/2026).

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai kondisi tersebut menjadi momentum bagi Pemkot Depok untuk memperluas pelayanan dan dukungan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha yang membutuhkan akses pembiayaan.

“Saya kira ini momentum terbaik bagi Pemerintah Kota Depok untuk berbuat lebih banyak, memberikan pelayanan bagi masyarakat dan warga kota Depok,” ucap Saleh, sebagaimana diberitakan Telusur, Kamis (10/09/2026).

Menanggapi sorotan tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan Pemkot Depok akan mengevaluasi faktor yang menyebabkan alokasi KUR belum banyak dimanfaatkan masyarakat. Menurut dia, persoalan itu perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk kemungkinan rendahnya kebutuhan pembiayaan dari masyarakat maupun adanya hambatan lain.

“Ini menjadi semangat buat kita juga, khususnya warga Depok, karena tadi menjadi evaluasi ternyata belum banyak warga Depok yang memaksimalkan alokasi dana KUR,” ujar Supian kepada wartawan.

“Ini juga mungkin menjadi catatan buat kita di mana permasalahannya, apakah memang demand-nya yang kurang atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadi penyebab sehingga Depok termasuk yang nggak terlalu banyak menyerap terhadap dana KUR,” sambung dia.

Supian mengatakan Pemkot Depok sebenarnya telah memiliki skema dukungan pembiayaan bagi UMKM melalui program Depok Kuat. Salah satu bentuk intervensi tersebut berupa subsidi bunga pinjaman untuk meringankan beban pelaku usaha.

Untuk pinjaman maksimal Rp25 juta, Pemkot Depok menanggung subsidi bunga sebesar 9 persen, sedangkan 1 persen menjadi tanggung jawab UMKM. Sementara itu, untuk pinjaman di atas Rp25 juta hingga Rp50 juta, subsidi bunga yang ditanggung Pemkot Depok mencapai 8 persen dan 2 persen menjadi tanggung jawab masyarakat.

Menurut Supian, skema tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor UMKM.

“Ini menjadi semangat kita, sekali lagi kami dan Komisi VII pastinya menjadi semangat yang sama bagaimana ekonomi masyarakat kita bisa tumbuh, salah satu ikhtiarnya dari UMKM dan pembiayaan dari KUR,” papar dia.

Pemkot Depok selanjutnya akan menindaklanjuti masukan Komisi VII DPR RI dengan mencari penyebab rendahnya pemanfaatan KUR. Evaluasi itu diharapkan tidak berhenti pada persoalan penyaluran pembiayaan, tetapi juga menyentuh kesiapan dan kebutuhan pelaku UMKM terhadap fasilitas kredit.

Selain pembiayaan, Supian menyebut penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi di Kota Depok menjadi pekerjaan rumah lain yang perlu ditingkatkan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kapasitas UMKM dan memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat.

“Kita terus berupaya dan tadi beberapa masukan, saran termasuk juga mengoptimalkan kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Depok ini juga menjadi PR kita untuk terus kita tingkatkan,” pungkas dia.

Kunjungan kerja tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty bersama anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan, Bane Raja Manalu, Samuel JD Wattimena, Jamal Mirdad, Rico Sia, Arjuna Sakir, Eva Monalisa, dan Mujakkir Zuhri.

Dari Pemkot Depok turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Mangnguluang Mansur, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporyata) Depok Eko Herwiyanto, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Mohamad Thamrin, serta jajaran Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) Depok. Pemkot berharap penguatan skema pembiayaan, evaluasi kebutuhan, dan kolaborasi lintas sektor dapat membuat lebih banyak UMKM di Depok mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. []

Redaksi01