Cadangan Kedelai Bakal Diperkuat, Bulog Masih Tunggu Instruksi
JAKARTA – Pemerintah membuka ruang bagi badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengelola cadangan kedelai guna membantu pelaku usaha kecil, terutama perajin tahu dan tempe, di tengah kenaikan harga kedelai impor. Perum Bulog menyatakan siap menjalankan penugasan tersebut setelah menerima perintah resmi dari pemerintah.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Bulog saat ini masih menunggu surat perintah terkait pengelolaan cadangan kedelai. Penugasan tersebut akan dijalankan setelah ada instruksi dari Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman.
“Nah, kami tunggu, tinggal nunggu perintah saja. Kalau diperintah, kami berangkat. Kami laksanakan. Kan surat perintahnya belum kami terima. Kami siap saja nih melaksanakan itu,” kata Rizal kepada wartawan, Selasa (22/09/2026).
Rizal menegaskan Bulog siap menjalankan tugas apabila pemerintah secara resmi memberikan mandat. Menurut dia, Bulog sebelumnya juga pernah diminta menyiapkan surat untuk mengajukan pengelolaan cadangan kedelai.
“Kalau perintah dari Pak Mentan selaku Bapak Kepala Badan, kami akan laksanakan. Dan kami pernah disuruh perintah, buat surat untuk mengajukan itu juga pernah. Udah pernah, ya,” ujarnya.
Rencana pembentukan cadangan kedelai tersebut mencuat setelah pemerintah menyoroti kondisi harga komoditas yang masih banyak dipengaruhi pasokan impor. Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) turut berdampak terhadap harga kedelai impor yang digunakan pelaku industri tahu dan tempe.
Harga kedelai yang sebelumnya berada di kisaran Rp700 ribu per kuintal disebut telah meningkat hingga Rp1,2 juta per kuintal. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang dihadapi produsen tahu dan tempe dalam menjaga biaya produksi.
Amran sebelumnya menyatakan pemerintah membutuhkan cadangan kedelai agar dapat membantu pelaku usaha kecil ketika menghadapi tekanan harga dan pasokan. Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada BUMN yang berminat untuk mengelola cadangan tersebut.
“Kalau BUMN berminat, saya kasih,” kata Amran saat ditemui di kantornya, Jakarta.
Ketika ditanya apakah pernyataan tersebut menjadi sinyal bagi BUMN untuk segera bergerak, Amran mengatakan ruang tersebut telah dibuka.
“Oh, bukan lampu hijau. Lampu apa kalau langsung jalan? Nggak berlampu, sudah jalan,” ujarnya.
Meski demikian, pengelolaan cadangan kedelai tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Amran menegaskan izin dan mekanisme pelaksanaannya akan disesuaikan dengan regulasi.
“Tergantung, itu sesuai regulasi. Kita lihat regulasinya, ya,” tutur dia.
Menurut Amran, keberadaan cadangan kedelai merupakan kebutuhan pemerintah untuk mendukung pelaku usaha kecil, sebagaimana diberitakan CNBC Indonesia, Selasa, (22/09/2026).
“Iya, harus dong. Supaya bisa membantu pelaku usaha kecil,” pungkasnya.
Dengan demikian, Bulog masih menunggu penugasan resmi sebelum menjalankan pengelolaan cadangan kedelai. Jika mandat tersebut diterbitkan sesuai regulasi, Bulog berpotensi menjadi salah satu pelaksana kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketersediaan kedelai bagi pelaku usaha kecil. []
Redaksi01
