230 Gerai Koperasi Desa Merah Putih di Bandung Belum Rampung
BANDUNG – Sebanyak 230 gerai Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, belum rampung meski kelembagaan koperasi telah dibentuk di 280 desa dan kelurahan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung kini mendorong penyelesaian fasilitas tersebut agar koperasi tidak hanya berdiri secara kelembagaan, tetapi segera dapat menjalankan kegiatan ekonomi di tingkat desa.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan baru sekitar 50 desa yang telah menyelesaikan pembangunan gerai. Kondisi itu membuat percepatan pembangunan diperlukan agar seluruh Koperasi Desa Merah Putih memiliki fasilitas yang dapat menunjang operasional.
“Koperasi Desa Merah Putih adalah salah satu program Asta Cita dalam rangka mengembalikan kembali semangat gotong royong dan saat ini sudah ada sekitar 50 gerai yang selesai dibangun,” ujarnya sebagaimana diberitakan Antara, Jumat (25/09/2026).
Menurut Dadang, penyelesaian gerai menjadi salah satu tahapan penting agar keberadaan koperasi dapat memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah desa diminta memperkuat koordinasi dan memanfaatkan dukungan dari berbagai pihak sesuai kebutuhan pembangunan.
Ia mencontohkan kondisi Koperasi Desa Merah Putih di Desa Nagrak yang secara kelembagaan telah berjalan, tetapi masih membutuhkan penyelesaian fasilitas fisik.
“Di Desa Nagrak ini koperasinya sudah berdikari, tinggal gerainya yang belum,” katanya.
Dadang menilai keberadaan gerai diperlukan untuk mendukung aktivitas koperasi setelah kelembagaannya terbentuk. Dengan fasilitas operasional yang memadai, koperasi diharapkan tidak berhenti pada pembentukan organisasi, tetapi dapat berkembang menjadi wadah kegiatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, Pemkab Bandung mendorong pemerintah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sekaligus mencari dukungan yang memungkinkan proses penyelesaian gerai dilakukan secara bertahap.
Dadang mengatakan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi wadah pengelolaan potensi ekonomi masyarakat desa sekaligus menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam kegiatan ekonomi.
“Intinya, pemerintah harus hadir melalui kebijakan dan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dari total 280 desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung, sekitar 82 persen gerai atau 230 fasilitas masih dalam proses penyelesaian. Pemkab Bandung berharap percepatan pembangunan dapat membuat seluruh koperasi memiliki sarana operasional yang memadai sehingga keberadaannya dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. []
Redaksi01
