UMKM Mimika Didorong Naik Kelas, Pemerintah dan Freeport Diminta Bersinergi

TIMIKA – Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, didorong tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah pusat meminta Pemkab Mimika memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, perusahaan besar, dan lembaga pemberdayaan agar program UMKM menghasilkan peningkatan jumlah, kualitas, serta akses pasar bagi pelaku usaha lokal.

Staf Ahli Bidang Usaha Rintisan dan Ekonomi Digital Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) Republik Indonesia Yulius mengatakan, pemerintah pusat perlu terlebih dahulu memahami kebutuhan pelaku usaha di daerah sebelum menjalankan program. Hal itu disampaikannya saat ditemui di Resto Budi Utomo, Timika, Senin (05/10/2026).

Kunjungan Yulius ke Mimika antara lain untuk menyosialisasikan program pemerintah pusat sekaligus menyerap aspirasi mengenai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM. Menurut dia, penyesuaian program dengan kondisi daerah menjadi penting agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat.

“Jangan kita bikin program sendiri, lalu daerah-daerah tidak cocok. Kalau tidak cocok kan sayang. Karena pada prinsipnya apa yang kita kerjakan itu adalah untuk daerah. UMKM atau koperasi itu banyak di daerah,” ujarnya, sebagaimana diberitakan Koreri, Senin (05/10/2026).

Kementerian UMKM selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di Mimika. Hasil identifikasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk menghubungkan program pemerintah pusat dengan program Pemkab Mimika.

Yulius juga menyoroti rencana festival UMKM di Mimika. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana memperkenalkan dan mempromosikan produk lokal, tetapi manfaatnya harus berlanjut setelah kegiatan berakhir.

“Saya pikir bagus, festival ini bagus. Tapi itu bukan ujungnya. Ujungnya adalah bagaimana UMKM bertambah banyak, bertambah kualitasnya. Kalau festival ini untuk pengenalan, maka tidak berhenti di festival. Harus dilihat apa yang akan dilakukan dan apa yang kita dapat dari festival ini,” katanya.

Selain promosi, pemerintah pusat mendorong pemanfaatan teknologi digital dan perluasan akses pembiayaan untuk memperkuat usaha lokal. Yulius juga menilai keberadaan perusahaan besar di Mimika dapat menjadi bagian dari strategi pengembangan UMKM melalui kemitraan.

“Kita mendorong supaya Freeport memperhatikan masyarakat di sini dan saling bekerja sama. Saya pikir mereka sudah ada kegiatan. Kadang-kadang teman-teman di daerah tidak bisa memanfaatkan keberadaan perusahaan tersebut. Padahal asetnya besar dan banyak. Kalau kita manfaatkan, tentunya harapannya UMKM bisa maju dan berkembang,” jelasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Mimika Samuel Yogi mengatakan, Pemkab Mimika berkomitmen membangun sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Menurutnya, kemitraan dengan PT Freeport Indonesia juga harus diarahkan agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Ini penting. Bagaimana dana sosial dan kemitraan itu betul-betul sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah. Apalagi tadi Pak Staf Ahli juga menyampaikan soal kemitraan, bagaimana PT Freeport sudah harus bermitra dengan masyarakat,” kata Samuel.

Berdasarkan data melalui sistem Online Data System (ODS), terdapat sekitar 17.000 UMKM di Mimika. Namun, pelaku usaha yang masih aktif dalam pembinaan pemerintah daerah tercatat lebih dari 3.000 UMKM.

Samuel menegaskan, kesempatan untuk mengembangkan usaha harus terbuka bagi seluruh masyarakat Mimika tanpa membedakan latar belakang.

“Entah orang asli Papua, non-Papua yang tinggal di Mimika ini semuanya adalah bagian dari masyarakat Mimika. Bagaimana masyarakat yang ada di Mimika ini bisa menyentuh dan membantu para pengusaha,” ujarnya.

Pemkab Mimika juga menyiapkan pembangunan pusat sentra yang dirancang menjadi wadah pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), koperasi, dan UMKM. Peletakan batu pertama direncanakan melibatkan pemerintah daerah, kementerian, PT Freeport Indonesia, serta Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (YPMAK).

Momentum 30 tahun perjalanan program pemberdayaan masyarakat juga dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kelembagaan UMKM di Mimika. Pada saat yang sama, Pemkab Mimika terus mendorong digitalisasi pelaku usaha melalui program UMKM Go Digital.

Sejumlah pelaku UMKM disebut telah memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produknya. Bahkan, salah satu pelaku usaha mampu mencatat omzet sekitar Rp45 juta melalui toko digital yang dimilikinya.

“UMKM Go Digital ini kita punya toko masing-masing. Salah satunya omzetnya sudah sampai Rp45 jutaan. Jadi UMKM digitalnya masih jalan. ODS koperasi juga sudah jalan, ODS UMKM juga sudah jalan,” katanya.

Samuel berharap berbagai program pemberdayaan tidak lagi berjalan secara terpisah. Menurutnya, koordinasi antara Pemkab Mimika, PT Freeport Indonesia, dan YPMAK diperlukan agar dukungan terhadap UMKM memiliki arah yang sama dan dampaknya dapat dirasakan lebih luas.

“Sekarang ini waktunya PT Freeport, Pemkab Mimika dan YPMAK berjalan bersama. Komitmen kita jalan, pengembangan kita jalan. PT Freeport maupun YPMAK semuanya harus melalui satu pintu. Tidak ada PT Freeport jalan sendiri, tidak ada YPMAK jalan sendiri,” tegasnya. []

Redaksi01